Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Pegiat antikorupsi dari ICW dan Gerakan #Bersihkan Indonesia melakukan aksi teaterikal "Habis Gelap Tak Kunjung Terang: Runtuhnya Pemberantasan Korupsi" di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/12/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, sepanjang 2022 telah menerima laporan 4.623 dugaan rasuah dari berbagai pihak. Aduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta.

Juru Bicara KPK Ali Fikri tidak bisa merinci pada publik mengenai pelaporan-pelaporan tersebut karena diatur oleh Undang-Undang. Namun, ia menduga ada dua hal yang membuat banyak laporan dugaan korupsi itu.

"Bisa jadi karena kesadaran masyarakat meningkat terhadap bahaya penyakit korupsi di sekitarnya, atau bisa juga karena ada banyaknya dugaan korupsi di daerahnya," ujar Ali Fikri dalam keterangannya yang dikutip, Senin (2/1/2023).

1. Ada 429 laporan dugaan korupsi dari Jakarta

Konferensi kinerja dan capaian KPK 2022 (IDN Times/Aryodamar)

Diketahui, terdapat 429 laporan dugaan korupsi berasal dari DKI Jakarta. Jumlah itu menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Selain Jakarta, daerah dengan aduan terbanyak ke KPK adalah Jawa Barat. KPK mencatat ada 429 aduan dari provinsi yang dipimpin Gubernur Ridwan Kamil itu.

Lalu, terdapat 379 laporan berasal dari Sumatra Utara, 357 dari Jawa Timur, dan Jawa Tengah 237 pengaduan.

2. Tidak semua laporan ditindaklanjuti

Konferensi kinerja dan capaian KPK 2022 (IDN Times/Aryodamar)

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sebelumnya menyebut, tidak semua laporan tersebut ditindaklanjuti. Ada 363 aduan yang tidak dilanjuti karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan KPK.

"Sebanyak 4.055 telah selesai diverifikasi," ujar Johanis.

3. KPK terima aduan dari berbagai medium

Patung tikus kantor di aksi demo buruh, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Aduan yang masuk ke KPK ini berasal dari berbagai sumber. Sumber penerimaan aduan KPK antara lain e-mail hingga wishtle blowing system yang dibuat oleh Lembaga Antikorupsi di beberapa instansi.

"Ada juga yang datang langsung atau demonstrasi, media sosial, SMS, surat atau fax maupun telepon," kata Johanis.

Editorial Team

EditorAryodamar