Tantangan Swasembada Energi di Tengah Target Energi Terbarukan

Purnomo juga mengajak agar anak muda terlibat aktif dan secara mandiri terlibat dalam target swasembada energi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia punya potensi geothermal serta EBT yang sangat besar.

Oleh sebab itu, Purnomo menuturkan, sebenarnya masyarakat, khususnya anak muda, bisa terlibat aktif dan secara mandiri mewujudkan swasembada pangan. Mahasiswa dapat membuat lembaga swadaya masyarakat untuk kemudian melibatkan investasi asing dalam memenuhi kebutuhan anggaran membangun pembangkit listrik mini.

Sebagai pengajar di Universitas Indonesia (UI), Purnomo mengaku pernah memantau langsung keberhasilan mahasiswanya dalam membuat pembangkit listrik mini di Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng) dan Subang, Jawa Barat (Jabar).

Kala itu, Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) dilakukan mahasiswa bekerja sama dengan Inggris dan Selandia Baru. Inisiatif ini perlu dilakukan, sebab jika menunggu bantuan dari pemerintah program itu sulit dan lama direalisasikan.

"Jadi untuk anak-anak muda ini saya dorong udah kalau yang top down nunggu dari pemerintah lama deh. Jadi jangan nunggu bola, istilahnya, kalian harus punya inisiatif. Bentuk LSM saja, saya punya contohnya itu," paparnya.

Ia memaparkan, mahasiswa UI di Purwokerto dan Subang berhasil membangun pembangkit listrik mini untuk masyarakat desa, dengan dana dari luar negeri. Setelah pembangkit listrik dibangun, mahasiswa membuat koperasi dan iuran untuk membiayai operasional. 

Karena biayanya tidak mahal, dana yang dikumpulkan surplus, bahkan bisa memberikan beasiswa untuk warga sekitar.

"Anak-anak muda ini akhirnya membuat koperasi, jadi operating costnya dikumpulkan dari rakyat setempat, tapi dia dapat listrik. Listriknya dibangun dengan dana dari Inggris tadi. Jalan ini sekarang peer to peer ini," ungkap Purnomo.

"Yang ada di Subang dulu, itu yang dilakukan dulu mini hidro, dapat dari New Zealand. Kita bangun mini hidro karena yang mahal itu di capital cost, kemudian selesai bisa mau listrik di desa itu. Setelah bisa menyediakan pasokan listrik untuk desa, diminta iuran untuk operasional. Pada waktu itu sekitar 2000-an bahkan uang yang dikumpulkan bisa juga untuk membiayai mahasiswa," imbuhnya.

Purnomo pun menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) dan angka kemiskinan yang menjadi tantangan Indonesia dalam melakukan transisi energi.

Ia mengatakan, Indonesia harus berhati-hati memberlakukan kebijakan transisi energi. Sebab, Indonesia masih berstatus sebagai negara berkembang dengan kualitas SDM yang masih rendah.

"Hati-hati Indonesia adalah negara berkembang," ujarnya.

"Bayangkan kita masih memerankan kemiskinan. Dan bagus itu konsepnya Bruner, dia waktu 90-an mengatakan kalau kamu membuat semua ini sustainable, satu hal perangi dulu kemiskinan," lanjut Purnomo.

Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait Harapan Lama Sekolah (HLS) yang masih rendah.

Purnomo mengaku miris dengan kondisi pendidikan di daerah Papua, di mana masih ditemukan anak-anak tidak sekolah.

"Pesan saya Indonesia adalah negara besar tetapi di dalam perjalanannya itu kadang-kadang disparitas tinggi, jadi ada demand side management dan supply side management. Jadi EBT itu tidak bisa cepat, harus bertahap," jelas Purnomo.

Lebih lanjut, Purnomo meminta kepada Menteri ESDM untuk mengubah target bauran EBT.

Target bauran EBT yang saat ini berlaku merupakan aturan lama yang dibuat pada 2007. Di mana pemerintah ditargetkan bisa mencapai bauran EBT 23 persen pada 2025. Purnomo menjelaskan, aturan itu dibuat saat ia masih menjabat sebagai Menteri ESDM. 

"Sejak 2007 sampai sekarang, tidak pernah diubah itu keppresnya (Keputusan Presiden)," ujar Purnomo.

Purnomo menjelaskan, capaian bauran EBT saat ini saja baru 14 persen. Masih terpaut cukup jauh dari target.

Ia mengatakan, target bauran EBT harus mengikuti perkembangan zaman. Tentu target pada 2007 harus diperbaharui menyesuaikan kondisi terbaru saat ini.

"Jadi satu pesannya jangan meninggalkan sejarah, karena jas merah itu tantangannya ada di zamannya, kalau melihat ke belakang kok kayak begini padahal kan tantangannya beda waktu itu," ungkap Purnomo.

"Mohon maaf tolong ESDM harus merevisi karena yang 2007 itu kan harus di-adjust terus, karena dulu keadaan dan tantangannya berbeda. Dulu masih ada di krisis kita, 10 tahun kita krisis," sambungnya

Purnomo menjelaskan, target bauran EBT 23 persen itu dibuat pada 2007, dengan kondisi Indonesia mengalami krisis. Bahkan, saat itu pemerintah mendapat berbagai protes karena mengurangi jatah subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Kala itu, ada tujuh produk BBM yang dapat subsidi, namun empat di antaranya dicabut dan mengikuti harga dunia.

"Tahun 2000-an waktu kita kena krisis pada waktu itu. Kita kena krisis, kemudian 2007 saya didemo sama anak-anak muda karena dari tujuh subsidi harga BBM, itu saya konversi menjadi subsidi langsung, subsidi harga itu lebih rendah dari market price. Jadi waktu itu ada tujuh produk BBM. Empat saya bebaskan avtur, avgas, fuel oil, dan disel oil," jelasnya.

Purnomo mengungkapkan, subsidi BBM untuk empat kategori itu dialihkan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

"Saya mengatakan begini kalau orang kaya Jangan dong memakai BBM subsidi, kasihan dong uangnya jadi saya itu saya tingkatkan dari tujuh produk, tempat itu market price. Tapi uang yang kita dapat tambahannya itu kita pakai untuk rakyat miskin melalui BLT," ungkap dia.

Adapun empat produk BBM yang saat itu masih dipertahankan subsidinya, ialah bensin RON 88 yang sekarang jadi Pertalite atau sebelumnya Premium; kemudian solar sekarang jadi B40, dan minyak tanah yang diganti jadi Elpiji. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan dari capaian tersebut, kapasitas terpasang EBT mencapai 14,1 gigawatt (GW) dari potensi 3.687 GW atau 0,38 persen. 

"Nah, capaian bauran yang terbaru adalah naik 1 persen menjadi 14,1 persen target bauran EBT yang tercapai. Sudah tambah 1 persen dengan tambahan kapasitas EBT itu ter-install 872 megawatt," ungkap Eniya.

Ia menjelaskan capaian ini pun masih jauh dari yang ditargetkan 23 persen pada 2025. Bahkan dia mengakui ada tantangan dalam merealisasikan target EBT 2025 sebesar 23 persen. 

"Challenge kita adalah merealisasikan apa yang kita planning. Kalau meninjau 10 tahun lalu kan target EBT 23 persen di 2025 itu kayak angka keramat gitu, tapi kenapa nggak pernah bisa tercapai? Itu yang menjadi acuan kita saat ini untuk masuk ke 2025 apa yang perlu difokuskan," kata Eniya. 

Eniya juga mengaku heran dari mana penghitungan saat itu dalam menetapkan target bauran EBT 23 persen pada 2025. Untuk itu, saat ini aturannya disebut sedang dalam revisi berdasarkan tinjauan ulang Presiden Prabowo Subianto.

"Ini memang masih jauh dari target tadi 23 persen. Terus kita balik tanya dulu menetapkan 23 persen hitungan mana sih? Kita pun bertanya begitu. Upaya penetapan capaian EBT ini akhirnya kita RPP-kan," tutur Eniya.

Ia menjelaskan target bauran energi nasional 23 persen berdasarkan penghitungan pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Namun, saat ini target tersebut pun akan ditunjau ulang karena target pertumbuhan ekonomi yang dipasang oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebesar 8 persen. 

Eniya optimistis ke depannya bauran EBT akan terus bertambah. Hal ini melihat besarnya potensi yang dimiliki Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga saat ini, kontribusi listrik yang dihasilkan dari panas bumi telah mencapai 5 persen dari total bauran energi nasional, atau sekitar 40 persen dari bauran EBT. 

Sejak 2014, kapasitas terpasang PLTP telah meningkat sebesar 1,2 gigawatt (GW) sehingga total kapasitas terpasang panas bumi Indonesia kini mencapai 2,6 GW. Hal ini setara dengan 11 persen dari total potensi panas bumi Indonesia, menjadikannya sebagai produsen listrik panas bumi terbesar kedua di dunia, dengan kontribusi sebesar 5,3 persen terhadap bauran energi nasional. 

Adapun, hingga 2024 ini, pemerintah telah mengidentifikasi 362 titik potensi panas bumi dengan kapasitas total 23,6 GW. 

Selain itu, telah disiapkan sebanyak 62 wilayah kerja panas bumi dan 12 wilayah penugasan untuk survei pendahuluan, dan eksplorasi panas bumi yang masih aktif hingga saat ini.

Program "Semangat Awal Tahun 2025" sebagai forum untuk menjembatani pemahaman akan program unggulan pemerintah yang perlu diketahui secara luas oleh masyarakat, terutama kalangan millennial dan genZ.

Dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada Rabu dan Kamis (15-16) Januari 2025, bertempat di The Plaza, Amphitheatre di Lantai 3 Kantor Pusat IDN Times dan Menara Global, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 27, Jakarta 12950. 

Setiap sesi dihadiri ratusanan peserta, future leaders, anak muda. Penyelenggaraan program ini bersamaaan dengan sekitar 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, sehingga diharapkan bisa menjadi forum informasi kepada publik, sebagaimana yang dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada anggota kabinetnya dalam Hambalang Retreat, pentingnya komunikasi publik akan program pemerintah. 

Program “Semangat Awal Tahun 2025” dilakukan dalam bentuk 8 (delapan) sesi talkshow yang menghadirkan pembicara sektor pemerintah, swasta dan publik/akademisi. 

Delapan sesi tersebut: Navigasi Ekonomi Global 2025, Kemandirian Pangan Bukan Sebatas Angan, Investasi Berkelanjutan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Masa Depan Industri Digital dan Kreatif, Energi Berkelanjutan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Kesehatan, Arah Baru Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kepemimpinan Muda dan Inovasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi.Pada akhir kegiatan akan disampaikan award “Inspiring News Maker of The Year 2024” di berbagai bidang, serta “Climate Warrior Award” untuk 10 anak muda.