Tantangan Transmigrasi di Tengah Keterbatasan Lahan, Apa Solusinya?

18 Okt 2025, 14:36 WIB

Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo (kiri) di acara open house Kementerian Transmigrasi. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya sih...

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2016-2019, Eko Putro Sandjojo usulkan Kementrans dorong adanya hilirisasi di bidang pertanian
Prabowo dipuji sebagai pemimpin yang perhatikan keberlanjutan
Program transmigrasi saat ini fokus pada pembangunan manusia

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2016-2019, Eko Putro Sandjojo mengatakan kini lahan untuk ditinggali dan dialihkan menjadi daerah tujuan transmigrasi semakin terbatas. Bahkan, untuk yang berlokasi di luar Pulau Jawa.

"Jadi, kami kesulitan juga untuk mengirimkan orang di Pulau Jawa atau daerah-daerah yang padat ke daerah lain dengan memberikan tanah yang baru," ujar Eko di acara open house Kementrans, Jakarta Selatan pada Sabtu (17/10/2025).

Situasi ini, katanya, jauh berbeda saat program transmigrasi diluncurkan pada 1955. Ketika itu, masih banyak terdapat tanah-tanah kosong di luar Pulau Jawa.

Alih-alih memindahkan warga lainnya ke daerah tujuan transmigrasi, Eko mendorong Kementrans di bawah kepemimpinan M. Iftitah Sulaiman, agar fokus mengerek pertumbuhan ekonomi daerah-daerah transmigrasi. Sebab, masih banyak warga di daerah tujuan transmigrasi yang miskin.

Ia juga menilai daerah tujuan transmigrasi sudah tak lagi relevan hanya mengandalkan sektor pertanian. Sebab, banyak daerah transmigrasi yang sudah beralih menjadi kota.

"Teman-teman di Kementrans bisa ikut memikirkan agar daerah-daerah itu bisa berkembang tidak hanya di sektor pertanian tetapi juga pariwisata. Banyak daerah transmigrasi yang memiliki pantai, bisa disulap menjadi daerah pariwisata dan menyejahterakan warga di daerah transmigrasi," katanya.

1. Eko usulkan Kementrans dorong adanya hilirisasi di bidang pertanian

Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo di acara open house Kementerian Transmigrasi. (IDN Times/Santi Dewi)

Usulan lain yang disampaikan oleh Eko yakni agar Kementrans membantu hilirisasi daerah transmigrasi yang mengandalkan sektor pertanian. Sehingga, warga tidak kesulitan untuk menjual hasil panennya.

"Karena kesulitan menemukan sarana pascapanen menyebabkan harganya menjadi yoyo. Produk cabai misalnya harganya bisa Rp20 ribu tetapi juga Rp100 ribu. Ayam bisa Rp8000 tetapi juga bisa Rp30 ribu," katanya.

Selain itu, Kementrans juga bisa membantu menghadirkan teknologi digital. Dengan begitu, bisa ada arus informasi dari daerah transmigrasi penghasil produk pertanian kepada pembeli.

"Sekarang, pertanyaannya, uangnya dari mana? Setelah saya tanya ke Pak Sekjen, ternyata anggarannya tidak terlalu besar, sekitar Rp1 triliun lebih. Mengelola anggaran tidak terlalu besar tapi wilayahnya banyak, gimana?" tanyanya.

Ia pun mengusulkan Kementrans mendatangi instansi lain yang punya anggaran di daerah transmigrasi lalu diajak berkolaborasi. Nominal anggaran yang ada, kata Eko, mencapai ratusan triliun.

2. Prabowo dipuji sebagai pemimpin yang perhatikan keberlanjutan

Presiden Prabowo Subianto. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Lebih lanjut, Eko mengakui agar program transmigrasi kembali menjadi primadona dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka dibutuhkan keberlanjutan program di kepemimpinan siapapun. Ia pun menyebut Prabowo adalah tipe pemimpin yang mengutamakan keberlanjutan program yang sudah berjalan.

"Prabowo berkomitmen untuk meneruskan hal-hal yang baik yang sudah dibuat oleh presiden sebelumnya," katanya.

Sementara, komitmen keberlanjutan itu juga disampaikan oleh Iftitah. Ia tidak akan menghapus program yang sudah dijalankan di periode kepemimpinan Kementrans sebelumnya.

Namun, di forum itu, ia membocorkan sedang mendorong agar bisa dilakukan revisi UU nomor 29 tahun 2009 mengenai Transmigrasi. "Tetapi, sesuai kondisi saat ini, ada beberapa poin yang harus dilakukan perubahan di UU Transmigrasi," tutur dia.

3. Program transmigrasi saat ini fokus pada pembangunan manusia

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman. (Dokumentasi Kementerian Transmigrasi)

Iftitah juga menyebut di bawah kepemimpinannya, program transmigrasi fokus kepada perkembangan individu atau SDM. Tujuannya supaya ketika ada calon investor datang di daerah transmigrasi, masyarakat setempat bisa menjadi tenaga kerjanya.

"Kalau masyarakat setempat menjadi tenaga kerjanya, mereka akan memiliki pendapatan. Bila mereka memiliki pendapatan maka konsumsi juga akan meningkat. Maka, mereka akan bayar pajak. Postur APBD dan APBN nya juga meningkat," ujar Iftitah.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi diharapkan bisa berlangsung secara inklusif.