Mentrans Wanti-wanti Jangan Ada Kebocoran Anggaran di Kementrans
- Wanti-wanti anggaran Kementrans tidak bocor
- Mentrans gandeng BPK, BPKP, dan APH
Jakarta, IDN Times - Menteri Transmigrasi (Mentrans) RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Transmigrasi melakukan pengawasan sejak dini guna mencegah kebocoran anggaran.
Dia mengatakan, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya temuan masalah, melainkan tidak ditemukannya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Menteri Iftitah dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Anggaran Kementerian Transmigrasi di Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025).
”Tugas dari Inspektorat Jenderal untuk kesuksesannya bukan pada seberapa banyak pertemuan masalah. Justru jika dimungkinkan jangan ada masalah terkait dengan anggaran karena betul-betul Inspektorat Jenderal itu melakukan pengawasan yang melengkapi sehingga tahapan-tahapannya itu betul-betul bisa diikuti secara terus-menerus,” kata Iftitah dalam keterangan resminya.
Iftitah juga meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi semua program di kementeriannya berjalan baik tanpa ada kebocoran anggaran.
"Kami juga meminta perbantuan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), ada pegawainya juga yang kita minta untuk mengendalikan struktur diri pegawai transmigrasi agar betul-betul bisa melengkapi. Sehingga kebocoran-kebocoran anggaran itu betul-betul bisa kita cegah dengan sebaik-baiknya," kata dia.
1. Wanti-wanti anggaran Kementrans tidak bocor
Iftitah mengatakan, setiap penggunaan anggaran harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan agar Kementerian Transmigrasi tetap mencegah adanya pemborosan anggaran sebagaimana yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, ia menilai sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih program yang tujuan akhirnya sama.
"Jangan sampai ada yang hasilnya itu sama, output-nya sama tetapi mata anggarannya berbeda sehingga nanti bisa mubazir," kata dia.
2. Mentrans gandeng BPK, BPKP, dan APH
Iftitah juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Transmigrasi yang masih baru dibentuk.
Dia mengatakan, kementeriannya akan terus memperkuat kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
Pada kesempatan itu, ia juga memperkenalkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) baru Kementerian Transmigrasi, Eddy Gunawan yang sebelumnya berkarier di Kementerian Keuangan.
“Saya ingin Sekjen yang menguasai penganggaran agar program kita bisa berjalan efektif dan akuntabel,” ujar dia.
3. Penggunaan anggaran di Kementrans harus bermakna
Iftitah menambahkan, penggunaan anggaran di semua lini Kementerian Tranmigrasi harus menghasilkan makna bagi masyarakat. Termasuk, rogram pembangunan lebih dari 940 unit toilet sekolah di kawasan transmigrasi.
Menurut dia, toilet bukan hanya sekadar infrastruktur, tetapi juga sarana membangun budaya bersih dan bertanggung jawab.
“Pembangunan toilet tidak hanya fisik, tapi juga pembangunan mental, budaya bersih, dan budaya melayani,” kata dia.
