Airlangga Klaim Kasus COVID-19 di 3 Provinsi Menurun Sejak PPKM
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden pada Senin (11/1/2021) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, beberapa provinsi mengalami penurunan kasus COVID-19 setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan. Salah satunya, kata dia, DKI Jakarta.
"Kemarin dari data PPKM terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta," ujar Airlangga dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (3/2/2021).
Baca Juga: Usai Kritik PPKM, Jokowi Perintahkan Penanganan COVID-19 hingga RT/RW
1. Masih terdapat 63 kabupaten/kota yang masuk zona merah
Seorang warga yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus corona (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Meski begitu, Airlangga menyampaikan, masih ada beberapa wilayah yang masuk zona merah. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat mengkritik bahwa pelaksanaan PPKM yang dicanangkan pemerintah tidak efektif.
"Dari 98 kabupaten/kota, itu juga 63 kabupaten/kota masih merah. Kemudian ada beberapa yang tetap secara nasional," ucap Airlangga.
2. Mobilitas di area tempat kerja dan permukiman masih tinggi
Ilustrasi virus corona (IDN Times/Arief Rahmat)Selain itu, kata Airlangga, mobilitas penduduk sejak PPKM juga mengalami penurunan. Namun, mobilitas yang masih tinggi adalah tempat kerja maupun area permukiman.
Editor’s picks
"Ini menjadi perhatian, dan kemudian tentu kegiatan-kegiatan dari Satgas akan terus diintensifkan," terang Airlangga.
3. Jokowi sebut PPKM Jawa-Bali tidak efektif
Presiden Jokowi hadiri KTT ke-37 ASEAN pada Kamis (12/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif menekan angka penyebaran COVID-19.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di YouTube, Minggu (31/1/2021).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, esensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemik saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya. Oleh karena itu, menurut Jokowi ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
Tidak hanya itu, Jokowi juga sebut gara-gara PPKM ekonomi menurun sedangkan angka COVID-19 pun malah terus meroket.
“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan, hingga saat ini belum ada formula yang terbukti tepat dan efektif untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19. “Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," tambah Jokowi.
Baca Juga: PPKM Tak Efektif, Satgas: Banyak Pelanggar Protokol Kesehatan
Berita Terkini Lainnya
