Bambang Widjojanto: Kenapa Kita Tidak Audit Sistem IT KPU?

Jakarta, IDN Times - Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW), menyarankan agar sistem informasi teknologi (IT) KPU dilakukan audit. Adanya audit, kata BW, guna membuktikan apakah benar ada kecurangan atau tidak. BW mengungkapkan hal itu dalam sidang kelima sengketa hasil Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi, Jumat (21/6).

"Kenapa kita tidak melakukan audit sistem IT ini? Kita buktikan kecurangan terjadi atau tidak," ujar BW di ruang sidang.

Ia pun mengatakan seharusnya pihak termohon, dalam hal ini KPU, menyetujui untuk dilakukan audit IT tersebut.

"Saya pikir termohon harusnya tertarik," ujar dia.

Adanya ide audit sistem IT tersebut, lanjut BW, semata-mata hanya untuk bangsa ke depannya. "Ini masalah bangsa ini. Saya sungguh-sungguh meyakini mahkamah ini mampu," terang BW.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang kelima Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 atau sengketa hasil Pilpres 2019, pada Jumat (21/6).

Sidang dimulai sejak pukul 09.00 WIB, di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Adapun agenda sidang hari ini adalah mendengarkan saksi dari pihak terkait, dalam hal ini TKN Jokowi-Ma'ruf.

Baca Juga: Keterangan SBY Dipakai Alat Bukti, Saksi Ahli TKN Minta SBY Jadi Saksi