Banyak Kritik soal UU Cipta Kerja, Yasonna Sebut Ada Kesimpangsiuran
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menghadiri pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan bahwa ada kesimpangsiuran di tengah masyarakat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Dia menuturkan, pembahasan UU Ciptaker tidak dilakukan diam-diam dan dibahas secara terbuka.
"Kasihan rakyat kalau ini seolah-olah sangat eksklusif. Pembahasannya terbuka walau relatif cepat. Dibahas Panja melalui online, streaming. Jadi ini tidak ada. Masukan-masukan, baik dari fraksi, semua dibahas, terbuka. Jadi mohon disampaikan secara baik," kata Yasonna dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube PerekonomianRI, Rabu (7/10/2020).
1. Yasonna klaim UU Ciptaker adalah terobosan kreatif
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima laporan akhir pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AYasonna menuturkan, omnibus law disusun pemerintah untuk membuat terobosan ke depannya. Menurutnya, salah satu manfaat omnibus law adalah memudahkan perizinan.
"Ini adalah suatu terobosan kreatif yang sangat baik bagi kemudahan berusaha atau memudahkan perizinan, tadi yang sudah disampaikan," ujarnya.
Baca Juga: Menteri Perindustrian: Tidak Ada yang Jadi Anak Emas dalam UU Ciptaker
2. UU Ciptaker beri kemudahan bagi pengusaha mikro dan perseorangan
KSPI Lanjutkan Mogok Nasional pada Rabu (7/10/2020). Dok. KSPIYasonna menyebut terobosan kreatif ini dilakukan karena saat ini semua orang bisa membuat perseroan terbatas, termasuk bagi pengusaha mikro dan perseorangan. Sehingga ke depannya akan memudahkan mereka untuk mendapatkan kepastian akses perbankan setelah selama ini kesulitan karena tak memiliki badan hukum.
Editor’s picks
"Kalau ini dilakukan berarti ada kemudahan berusaha bagi orang-orang yang dengan PT, berarti akses perbankannya jelas. Selama ini kan orang sulit memulai usaha kalau dia tidak berbadan hukum," jelas Yasonna.
3. UU Ciptaker disebut mempermudah Bumdes dapat akses perbankan
KSPI Lanjutkan Mogok Nasional pada Rabu (7/10/2020) (Dok. KSPI)UU ini, sambung dia, juga akan memudahkan badan usaha milik desa (Bumdes) untuk mendapatkan akses perbankan setelah sebelumnya tidak diakomodir. Sehingga diharapkan ke depan Bumdes ini akan membawa keuntungan bagi masyarakat di desa.
"Bumdes kita yang sekarang, baik dengan berbadan hukum, akan memindahkan entitas-entitas usaha yang berguna bagi desa kita," ucapnya.
4. Yasonna sebut masyarakat bisa mendapatkan izin dengan mudah untuk UMKM
Ilustrasi UMKM yang menjual kain jumputan khas Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Selain itu, Yasonna juga mengungkapkan bahwa anak-anak muda atau angkatan kerja yang jumlahnya mencapai 2,9 juta menjadi memiliki pilihan untuk memiliki usaha mereka sendiri. Mereka, kata dia, akan dengan mudah mendapatkan perizinan untuk UMKM.
"Angkatan kerja yang 2,9 juta ini bisa memilih apakah mau menjadi pengusaha mulai dari mikro ataupun dengan kesempatan investasi yang masuk bisa menjadi kesempatan kerja bagi mereka, kemudahan ini diberikan kepada mereka untuk berusaha," tuturnya.
Baca Juga: Airlangga Tegaskan Tidak Ada Pasal Pendidikan dalam UU Cipta Kerja
Berita Terkini Lainnya
