Doni Monardo: Lockdown Berisiko Besar bagi Negara Padat Penduduk
Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo, mengatakan pemerintah saat ini masih tetap pada pilihan untuk tidak mengambil keputusan lockdown atau karantina nasional. Menurut Doni, ada alasan khusus mengapa pemerintah tidak mengambil keputusan tersebut.
Dia mengatakan hal itu terkait Indonesia sebagai negara padat penduduk. Indonesia pun bercermin kepada pengalaman negara padat penduduk lain yang melakukan lockdown.
"Beberapa daerah atau beberapa negara yang telah melakukan lockdown dan kawasan tersebut merupakan kawasan padat penduduk telah menimbulkan wabah yang semakin meluas dan menimbulkan risiko yang sangat besar," kata Doni dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Kabinet RI, Senin (27/4).
1. Pemerintah anggap keputusan tidak lockdown adalah upaya baik
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Atas dasar itulah, kata Doni, pemerintah hingga kini belum mengambil keputusan untuk lockdown meski kasus virus corona semakin hari semakin meningkat pesat. Menurut Doni, yang terpenting adalah memperhatikan aspek kesehatan masyarakat.
"Sehingga pilihan untuk tidak lockdown adalah satu upaya yang sangat baik di mana kita semua mampu menjaga keseimbangan antara memperhatikan aspek kesehatan dan memperhatikan aspek psikologis masyarakat," ujar Doni.
Baca Juga: Vietnam Buka Lockdown Tanpa Kematian akibat COVID-19, Ini Rahasianya
2. Doni ingatkan kepala daerah lakukan pendataan maksimal bagi para pendatang
Editor’s picks
Kepala BNPB Doni Monardo (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Kepala BNPB itu juga mengingatkan agar para kepala daerah bisa melakukan pendataan yang maksimal kepada para pendatang yang berpotensi menularkan virus. Sebab, masih ada sejumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan jumlah kasus virus corona.
"Dengan demikian, wajib isolasi 14 hari ikuti protokol kesehatan bagi siapa saja yang baru tiba di daerah, hendaknya menjadi program prioritas yang ada di tingkat desa atau RT/RW," jelasnya.
3. Berkat PSBB, kasus penyebaran virus corona di Jakarta disebut melambat
Kepala BNPB Doni Monardo (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Sebelumnya, Doni menyampaikan sejak diterapkannya PSBB, jumlah kasus positif virus corona di DKI Jakarta mengalami perlambatan. Ia menyebut peningkatan kasus cenderung flat.
"Khusus DKI Jakarta, perkembangan terakhir kasus positif telah alami perlambatan yang pesat, dan saat ini telah mengalami flat dan kita doakan semoga tidak terlalu banyak kasus positif yang terjadi," ucap Doni.
Menurut Doni, setelah dilakukan evaluasi, penerapan PSBB di wilayah DKI Jakarta dinilai berjalan baik. Hal itu langsung dilaporkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Presiden Jokowi.
"Ini diakibatkan karena PSBB yang telah berjalan dengan baik. Bapak Gubernur DKI telah laporkan ke presiden tentang hasil yang dicapai selama pelaksanaan PSBB," tutur Doni.
Baca Juga: Jokowi: Kebijakan Lockdown Negara Pengaruhi Rantai Pasok Bahan Pangan
Berita Terkini Lainnya
