Golkar Dukung Penambahan Partai Baru untuk Kekuatan di Parlemen
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menjelang hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa Pilpres 2019, para partai politik sudah mulai menunjukkan dinamikanya. Satu per satu partai oposisi mulai mendekati koalisi pemerintah, seperti PAN dan Demokrat.
Sebagai anak baru, tentu kedua partai tersebut tidak bisa dengan mudah masuk ke dalam lingkaran koalisi tanpa persetujuan dari partai koalisi Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa lebih baik partai baru bergabung untuk politik di Parlemen dibandingkan Kabinet.
1. Partai baru harus mendapat izin dari partai koalisi
IDN Times/Teatrika Handiko PutriMenurut Airlangga, apabila ada partai yang baru mau bergabung ke dalam koalisi Jokowi, hal itu harus dibicarakan terlebih dahulu oleh para partai di dalam koalisi. Sebab, partai yang baru bergabung harus mendapatkan izin dari partai koalisi.
"Kalau izin, ya izin ke Presiden. Kalau dibahas koalisi, dengan partai koalisi lainnya," kata Airlangga di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/6).
Baca Juga: Jadi Pemenang Kedua Pileg, Golkar Incar Kursi Ketua MPR RI
2. Golkar mendukung penambahan partai baru untuk kekuatan di Parlemen
IDN Times/Kevin HandokoSementara itu, Airlangga menyampaikan bahwa ada baiknya partai yang baru mau bergabung hanya mendapat jatah di lingkaran parlemen saja. Alasannya, jatah Kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
"Yang paling penting kalau kita lihat secara politik kan di Parlemen. Nanti kalau politik mendorong Parlemen yang kuat. Tentu kalau eksekutif prerogatif Presiden," ujarnya.
Editor’s picks
3. Golkar masih membuka koalisi dengan partai oposisi
IstimewaMeski begitu, Airlangga mengaku partainya masih terus membuka komunikasi dengan partai-partai baru yang akan bergabung dalam koalisi pemerintah. Dan dia pun mendukung partai baru bisa menambah kekuatan di Parlemen.
"Ya kalau dari partai sih cair, hanya selalu kita melihat ke depan itu partai itu didukung super mayoritas lebih bagus. Nah tentu dengan terbukanya dialog dengan partai-partai yang akan menambah di Parlemen itu selalu baik," terang Airlangga.
Namun, untuk pembagian posisinya seperti apa, Airlangga menyebut masih ada beberapa posisi yang harus spesifik dibahas dengan partai lainnya.
"Ya tentu nanti posisi-posisi ada hal yang lebih spesifik. Nah hal yang spesifik itu perlu didetailkan," ungkapnya.
4. Kabinet adalah hak prerogatif Presiden
IDN Times/Teatrika Handiko PutriSedangkan, untuk penambahan di kursi Kabinet sendiri, Airlangga menegaskan bahwa itu menjadi hak sepenuhnya Presiden. Sehingga, partai baru harus bisa mendapatkan izin dari Presiden.
"Nah itu kan belum terjadi, jadi tunggu Pak Presiden. Ya kabinet kan ada dari unsur partai pendukung, profesional. Nah banyak ruang yang bisa dibahas," jelasnya.
Baca Juga: Ditanya Soal Jatah Menteri, Ini Jawaban Airlangga Hartarto
Berita Terkini Lainnya
