Jadi Kontrol dan Penyeimbang, Ini Peran Oposisi bagi Pemerintah
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kabar bergabung nya kelompok oposisi ke kubu pemerintah semakin kuat, usai penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin.
Namun, beberapa pihak ada yang menentang bergabungnya kelompok oposisi ke pemerintah. Alasannya, apabila oposisi banyak bergabung ke pemerintah, tidak akan ada penyeimbang untuk mengkritik pemerintah ke depannya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan apabila banyak kelompok oposisi masuk barisan pemerintah, tidak akan ada kekuatan penyeimbang. Apabila kekuatan pemerintah terlalu besar, tentu akan berbahaya ke depannya.
"Jika oposisi masuk koalisi Jokowi-Ma'ruf, maka kekuatan penyeimbang itu tidak ada. Mungkin hanya akan menyisakan PKS. Sedangkan, PAN dan Demokrat juga sudah digoda masuk koalisi 01," kata Ujang saat dihubungi IDN Times.
"Jika koalisi pemerintah terlalu kuat juga bahaya. Karena pada prinsip nya seperti kata Lord Acton, power tends to corrupt. But absolute power, corrupt absolutely," kata dia, melanjutkan.
Lalu, apa saja peran oposisi sebagai penyeimbang pemerintah?
1. Peran oposisi menjadi penyeimbang pemerintah agar tidak salah jalan
IDN Times/Irfan FathurohmanUjang menjelaskan peran oposisi yang pertama yakni untuk menjadi penyeimbang pemerintah. Peran oposisi begitu penting dan strategis untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah.
"Untuk menjaga checks and balances. Juga untuk mengingatkan pemerintah agar dalam menjalankan roda pemerintahannya tidak salah jalan. Tidak semena-mena, dan tidak seenaknya," kata dia.
Baca Juga: Prabowo Ingin Gerindra Tetap Oposisi, Begini Alasannya
2. Pemerintah yang terlalu kuat bisa menyalahgunakan kekuasaan
Dok.IDN Times/Biro Pers KepresidenanSelain itu, dampak apabila oposisi bergabung ke pemerintah, maka pemerintah akan semakin kuat. Hal itu akan membuat kekuasaan bisa disalahgunakan pemerintah.
"Jika oposisi lemah, maka tidak ada lagi yang mengontrol pemerintahan, dan menurut Lord Action, power tends to corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung korup (atau disalahgunakan). But absolute power, corrupt absolutely. Dan pemerintahan yang absolut, akan kuat juga penyalahgunaan kekuasaanya," ujar Ujang.
Dia mencontohkan pada masa pemerintahan Orde Baru, hampir tidak ada oposisi, sehingga pemerintah cenderung korup dan diktator.
"Seperti Orde Baru, yang tidak ada oposisi. Pemerintahannya absolut, maka penyalahgunaan kekuasannya pun absolut pula," kata dia.
3. Oposisi di parlemen untuk mengontrol kebijakan pemerintah, apakah pro rakyat atau tidak
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanSelain mengkritik kebijakan pemerintah, kata Ujang, peran oposisi di parlemen juga penting. Peran oposisi di parlemen juga untuk mengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, apakah itu kebijakan yang pro rakyat atau tidak.
"Untuk mengingatkan pemerintah jika pemerintah membuat kebijakan yang tidak pro rakyat. Atau jika pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan pengusaha atau pihak tertentu, kan bisa diingatkan dan ditolak oleh partai oposisi," tutur Ujang.
Baca Juga: JK Menilai Tanpa Oposisi Bergabung Pun Posisi Jokowi-Ma'ruf Sudah Aman
Topik:
Berita Terkini Lainnya
