Jokowi Minta Pendataan dan Penataan Lahan di Kawasan Hutan Dipercepat
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menggelar rapat terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja. Rapat antara lain membahas kebijakan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. Jokowi meminta penataan dan pendataan lahan kawasaan hutan dipercepat agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat dan hasilnya.
1. Jokowi minta pendataan dan penataan lahan di kawasan hutan dipercepat
IDN Times/Teatrika Handiko PutriJokowi menyampaikan, kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum, bagi masyarakat yang memanfaatkan bidang tanah di kawasan hutan sangatlah penting. Sehingga, ia meminta agar penataan dan pendataan lahan di kawasan hutan harus segera diselesaikan agar tak ada sengketa lahan.
"Pertama, pendataan dan penataan kawasan hutan harus dipercepat agar rakyat dapat manfaat, masyarakat hukum adat, masyarakat ulayat mendapat manfaat dari kegiatan ini," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).
Baca Juga: Luhut Akui Miliki Konsesi Lahan 6 Ribu Hektare
2. Jokowi ceritakan masyarakat yang kalah dalam sengketa lahan
IDN Times/Teatrika Handiko PutriLalu, Jokowi sempat bercerita tentang banyaknya masyarakat yang kalah dalam sengketa lahan. "Kemarin saya terakhir ke Bengkulu bertemu dengan seorang warga, sudah kampung lama, kemudian ada swasta diberi hak konsesi sehingga kampung masuk dalam konsesi, sehingga menjadi sengketa dan kalah," kata Jokowi.
"Di Jawa banyak sekali juga terutama di dalam kawasan perhutani, banyak kampung yang tidak bisa jalannya diaspal karena harus izin terlebih dahulu," sambungnya lagi.
3. Jokowi minta pendataan dan verifikasi lahan di kawasan hutan prosesnya tak berbelit
Editor’s picks
IDN Times/Teatrika Handiko PutriLebih lanjut, terkait dengan pendataan dan verifikasi pengusaan tanah di kawasan hutan, Jokowi meminta agar prosesnya tidak berbelit.
"Jangan sampai prosesnya berbelit-belit, disederhanakan, dipercepat, sehingga keluhan rakyat yang sampai ke kita bisa kita selesaikan secara cepat," jelas Jokowi.
4. Darmin sudah minta Menteri LHK tunjuk project manajer terkait lahan di kawasan hutan
IDN Times/ Helmi ShemiSementara, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa upaya mempercepat program perhutanan sosial sudah diatur di Peraturan Presiden (Perspres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
"Dan itu sudah berjalan, dan itu daerah sebagian sudah melanjutkan supaya diproses, di sini sebagian kan belum," kata Darmin di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).
Menurut Darmin, proses pendataan dan penataan lahan di kawasan hutan tidak perlu diselesaikan secara terburu-buru. Dan harus dikerjakan satu per satu.
"Itu harus dicek mana batasnya, ini, ini, orang tinggal di dalam siapa, yang mau ditambahkan siapa, itu gak bisa main ditambah-tambahkan. Itu diproses satu per satu," ungkap Darmin.
"Jadi memang saya sudah minta menteri LHK menunjuk project manager, jadi jangan kemudian banyak dirjen mengurusinya jadi agak lambat. Jadi menunjuk satu orang saja penanggung jawabnya, dari LHK," tambahnya.
Baca Juga: Jokowi Minta Lahan Dikembalikan, Pramono: Bukan Menyindir Satu Pihak
Topik:
Berita Terkini Lainnya
