Jubir Luhut: Jika Ingin Relaksasi, Indikator COVID-19 Harus Diperbaiki
Petugas keamanan dibantu personel TNI memeriksa warga yang akan masuk di salah satu kompleks perumahan yang melakukan karantina wilayah di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (23/6/2021). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah memutuskan memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakata (PPKM) Darurat atau Level 4 hingga 25 Juli 2021. Rencananya, pemerintah akan melakukan pelonggaran aturan pada 26 Juli 2021, apabila kasus COVID-19 menurun pada 25 Juli.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi perpanjangan PPKM Level 4. Evaluasi dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan relaksasi PPKM secara bertahap di tiap kabupaten/kota, mulai 26 Juli 2021.
"Sembari proses evaluasi berlangsung, pemerintah meminta seluruh kepala daerah untuk terus memperbaiki indikator penanganan COVID-19 di daerahnya agar nanti kebijakan relaksasi/pembukaan bertahap berjalan baik dan masyarakat siap menjalaninya dengan penuh tanggung jawab," kata Jodi kepada IDN Times, Sabtu (24/7/2021).
1. Pembatasan tetap dilakukan dengan tingkatan PPKM
Warga berjaga di salah satu jalan akses menuju kawasan RW 04 Kampung Sambongpari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (21/6/2021). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi.Adapun indikator evaluasi yang dilihat pemerintah adalah penanganan kasus positif, kesembuhan, kematian serta angka keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit harian.
"Relaksasi bukan berarti menghapus pembatasan layaknya kembali ke masa awal sebelum pandemik COVID-19, tapi ada tingkatan-tingkatan PPKM yang harus dilalui tiap kabupaten/kota secara berjenjang agar kasus COVID-19 tidak naik eksponensial saat relaksasi dilakukan," jelas Jodi.
Baca Juga: Nilai PSBB-PPKM Tak Optimal, PKS: Saat Awal Pandemik Senang Bercanda
2. Jika ingin segera relaksasi, daerah harus perbaiki indikator penanganan COVID-19
Tenaga kesehatan membantu seorang pasien COVID-19 usai pelaksanaan shalat Idul Fitri di halaman Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/5/2021). ANTARA FOTO/Moch AsimEditor’s picks
Jodi menjelaskan, tingkatan PPKM yang dimaksud yaitu mulai dari PPKM level 4 yang paling ketat, kemudian PPKM level 3 dan 2 (transisi), dan level 1 yang paling ringan (new normal).
"Jadi, jika Pemda dan masyarakat ingin pembukaan aktivitas di daerahnya berlangsung cepat, maka harus benar-benar memperbaiki semua indikator penanganan COVID-19 di daerahnya, agar tidak ada lonjakan kasus. Jika tidak, maka pengetatan PPKM (level 4) masih diperlukan," terang dia.
3. Pemerintah miliki empat indikator dalam proses evaluasi perpanjangan PPKM Darurat
Infografis PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. (IDN Times/Aditya Pratama)Kemudian, Jodi menyampaikan proses evaluasi mengacu pada empat komponen. Keempat indikator itu yakni:
1. Mengukur antara laju transmisi virus dengan berbagai indikator epidemiologis seperti angka BOR, kasus konfirmasi harian, dan pencapaian vaksinasi.
2. Kapasitas manajemen sistem kesehatan di tiap daerah, utamanya terkait upaya mengkonversikan tempat tidur, pembangunan rumah sakit darurat dan lapangan, maupun kemitraan dengan penyedia jasa telemedicine.
3. Tingkat kedisiplinan protokol kesehatan di daerah, serta aspirasi masyarakat yang menginginkan relaksasi PPKM.
4. Dampak sosial ekonomi khususnya bagi masyarakat dengan pendapat ekonomi menengah kebawah dan usaha mikro.
Baca Juga: Polisi: Pengamanan PPKM Level 4 dengan PPKM Darurat Sama
Topik:
Berita Terkini Lainnya
