Kursi Pimpinan MPR Satu Paket untuk Koalisi Pro Jokowi, Wajarkah?
Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo pasca-Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin, partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mulai mengincar jabatan-jabatan strategis. Di antaranya adalah menteri Kabinet Kerja dan pimpinan MPR.
Tak hanya partai koalisi pendukung Jokowi, partai oposisi juga tengah mengincar kursi pimpinan MPR. Namun, seiring hari penentuan jabatan tersebut, partai koalisi pemerintah seakan memberi sinyal menutup pintu untuk oposisi mendapatkan jabatan tersebut.
Politikus PDIP yang juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kursi pimpinan MPR sudah menjadi satu paket untuk Koalisi Indonesia Kerja. Lalu, apakah wajar bila jabatan strategis seperti pimpinan MPR hanya diisi koalisi pemerintah?
1. Wajar apabila koalisi yang menang mengambil jabatan strategis
Dok.IDN Times/IstimewaDirektur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai wajar apabila kursi pimpinan MPR tidak ingin dibagikan pada oposisi. Sebab koalisi yang menang memang akan mengambil jabatan-jabatan strategis.
"Wajar-wajar saja. Koalisi yang menang memang akan ambil jabatan itu. Tak akan mau berbagi dengan oposisi. Karena mereka merasa sudah berkeringat dan berdarah-darah dalam Pilpres," kata Ujang saat dihubungi IDN Times, Rabu (24/7).
Baca Juga: Ini Nama Calon Ketua MPR dari PDIP dan Gerindra
2. Pilpres 2014, koalisi Prabowo-Hatta mengambil semua jatah pimpinan MPR dan DPR
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanEditor’s picks
Ujang mengingatkan Pilpres 2014. Saat itu, Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang menguasai mayoritas partai-partai politik, juga mengambil semua jabatan pimpinan DPR dan MPR.
"Nah dengan berjalannya waktu, KMP pecah. PAN, Golkar, dan PPP masuk koalisi Jokowi-JK. Kemudian UU MD3 (UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) diubah dan kita menyaksikan belum lama ini ada penambahan wakil ketua DPR dari PDIP," kata dia.
3. Pilpres 2019, kursi pimpinan kemungkinan besar akan diberikan kepada Koalisi Indonesia Kerja
IDN Times/Teatrika Handiko PutriDalam Pilpres 2019, Ujang pun melihat pola yang sama. Pimpinan DPR dan MPR juga akan diambil semua oleh partai Koalisi Indonesia Kerja.
"Pilpres 2014 dengan 2019. Bedanya hanya pada saat awal, koalisi di Pilpres 2014 koalisi Prabowo-Hatta menguasai mayoritas koalisi partai-partai politik. Namun kalah Pilpres, dan saat ini, Jokowi-MA menguasai mayoritas koalisi dan menang," terang dia.
4. Koalisi yang menang tak akan mau berbagai dengan yang kalah
ANTARA FOTO/Wahyu Putro AUjang menuturkan koalisi yang menang dalam Pilpres 2019 tidak akan bersedia berbagi dengan koalisi yang kalah. Terutama untuk jabatan yang strategis.
"Jadi simpelnya, koalisi yang menang Pilpres tak akan mau berbagi dengan oposisi. Pasti akan dikuasai paket pimpinan MPR tersebut," kata dia.
Baca Juga: Pramono Anung: Kursi Pimpinan MPR Satu Paket untuk Koalisi Jokowi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
