Masuki Normal Baru, Moeldoko: Pemerintah Tak Ingin Korbankan Rakyat
Kepala Staf Kepresiden Dr. Moeldoko audiensi dengan Komisioner BP-TAPERA di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (11/6) (Dok. KSP)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan dalam mengatasi pandemik COVID-19, pemerintah sama-sama mengedepankan kesehatan masyarakat dan ekonomi. Oleh sebab itu, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak akan mengorbankan kesehatan warga.
Pemerintah, kata Moeldoko, tetap ingin masyarakat merasa produktif dan aman di waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat.
Bagaimana strategi pemerintah untuk menciptakan rasa aman tersebut?
1. Pemerintah ingin masyarakat kembali produktif tanpa mengorbankan kesehatan mereka
Dok.Kantor Staf PresidenMemasuki tatanan normal baru, ujar Moeldoko, pemerintah tetap menginstruksikan agar protokol kesehatan diterapkan. Moeldoko mengatakan, pemerintah ingin masyarakat kembali produktif tanpa harus mengorbankan rakyat.
Tatanan baru sudah dimulai sejak (8/6) lalu yang ditandai sebagian pekerja sudah mulai masuk ke kantor. Namun, di hari pertama, penumpukan penumpang kereta api justru sudah terlihat di Stasiun Bogor. Mereka harus antre untuk bisa masuk ke stasiun tanpa memperhatikan jaga jarak.
“Pemerintah sama sekali tidak ingin mengorbankan rakyat. Prioritas adalah menuntaskan COVID-19 tapi faktor sosial dan ekonomi tak boleh diabaikan,” kata Moeldoko dalam Webinar series "Leadership in The Time of Crisis" yang diselenggarakan Universitas Paramadina, Kamis (11/6).
Baca Juga: Ridwan Kamil Jabarkan Protokol Kesehatan di Mal untuk New Normal
2. Moeldoko katakan butuh sinergi satu sama lain untuk menuntaskan pandemik
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri Webinar series "Leadership in The Time of Crisis" yang diselenggarakan Universitas Paramadina, Kamis 11 Juni 2020 (Dok.Kantor Staf Presiden)Editor’s picks
Moeldoko menyampaikan untuk bisa menuntaskan pandemik butuh sinergi satu sama lain. Sayangnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah justru mencerminkan hal yang sebaliknya. Bahkan, Sosiolog dari Universitas Nanyang Technological, Sulfikar Amir, mengatakan Indonesia terlalu memaksakan diri untuk memasuki keadaan normal baru.
“Pandemik ini hal yang luar biasa. Butuh sinergi dan kolaborasi dengan Pemda mengingat tantangan geografis dan populasi di Indonesia,” tutur Moeldoko.
3. Moeldoko sebut ada 7 prinsip pemerintah hadapi COVID-19
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri Webinar series "Leadership in The Time of Crisis" yang diselenggarakan Universitas Paramadina, Kamis 11 Juni 2020 (Dok.Kantor Staf Presiden)Moeldoko menegaskan, terdapat tujuh prinsip utama pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19. Pertama, pemerintah bersikap tenang dengan menentukan kebijakan yang tertata dengan baik. Kedua, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai elemen, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan sebagainya.
Ketiga, lanjut Moeldoko, pemerintah juga melakukan pendekatan berbasis komunitas. Keempat, pemerintah menetapkan instruksi yang jelas.
"Artinya masyarakat harus sehat terhindar dari penyakit, tetap bisa hidup atau makan dan masyarakat tetap bisa berusaha,” ucapnya.
Selain itu, prinsip selanjutnya pemerintah adalah optimistis bahwa pandemik dapat diselesaikan dengan baik.
"Keenam, pemerintah membangun komunikasi yang sehat dan efektif dengan berbagai pihak. Terakhir, yang tak kalah penting adalah pemerintah menyiapkan dana atau anggaran untuk penanganan COVID-19 ini," jelasnya lagi.
Baca Juga: Pakar: Indonesia Terlalu Memaksa New Normal saat Kondisi Gawat
Berita Terkini Lainnya
