Comscore Tracker

Ngebet Gelar Pernikahan saat New Normal? Gak Boleh Ada Amplop Lho

Pemda miliki kewenangan membubarkan lho jika ada pelanggaran

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membubarkan acara resepsi pernikahan saat tatanan normal baru atau new normalditerapkan apabila tidak menerapkan protokol kesehatan.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru.
 
"Pertemuan serta mobilitas orang di ruang publik untuk acara-acara khusus (keagamaan, budaya, pernikahan, konser musik) harus diatur dengan ketat dan tunduk pada pedoman dengan penerbitan izin normal baru oleh unit pemerintah daerah," tulis Kepmendagri yang diteken Tito tersebut, pada Rabu (27/5).

1. Pemda punya kewenangan membubarkan acara yang tak taati protokol kesehatan

Ngebet Gelar Pernikahan saat New Normal? Gak Boleh Ada Amplop LhoMendagri Tito Karnavian (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Dalam aturan Kepmendagri tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan apabila ada acara yang melanggar dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Pertemuan yang tidak mematuhi protokol kesehatan maka akan dibubarkan oleh institusi di bawah komando pemerintah daerah.

"Unit pemerintah daerah harus memberlakukan peraturan yang diperlukan dan sesuai untuk menetapkan hukuman dan/atau denda maksimum bagi pelanggar," kata Kepmendagri itu.

Baca Juga: 5 Alasan Resepsi Pernikahan Itu Bukanlah Prioritas Saat Akan Menikah

2. Resepsi pernikahan boleh digelar, tapi harus ada pembatasan orang

Ngebet Gelar Pernikahan saat New Normal? Gak Boleh Ada Amplop LhoPernikahan di tengah pandemik virus corona di Indonesia. IDN Times/Candra Irawan

Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah memang melarang pertemuan dengan mengundang banyak orang. Namun saat new normal nanti, resepsi pernikahan boleh digelar tetapi harus tetap sesuai protokol kesehatan, seperti pembatasan orang.

Adapun aturan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan akan berkumpul. Batasi jumlah orang yang masuk, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di antrean makanan.

"Hindari kontak fisik secara langsung, bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya. Hindari penggunaan uang konvensional, gunakan transaksi secara cashless," lanjut aturan Kepmendagri.

3. Marker di karpet harus disiapkan agar tak terjadi penumpukan orang

Ngebet Gelar Pernikahan saat New Normal? Gak Boleh Ada Amplop LhoPernikahan di tengah pandemik virus corona di Indonesia (IDN Times/Candra Irawan)

Aturan selanjutnya, penyelenggara acara harus menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass di antara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan.

Lalu, wajib juga untuk menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di tempat acara dan gunakan tempat dan alat makan sekali pakai.

"Acara-acara olahraga dan konser musik diharapkan memprioritaskan dilakukan tanpa penonton. Acara akan disiarkan langsung ke pemirsa di rumah mereka, sehingga mereka dapat menontonnya di TV, tablet, atau perangkat seluler mereka," tulis Kepmendagri.

Baca Juga: Gubernur Tegur Pj Wali Kota Makassar yang Bolehkan Resepsi Pernikahan

Topic:

  • Isidorus Rio Turangga Budi Satria
  • Jumawan Syahrudin
  • Umi Kalsum

Berita Terkini Lainnya