Pengamat: Jokowi Dapat Kepercayaan Rakyat Jika Keluarkan Perppu UU KPK
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyebut tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan pada 17 September lalu. Keputusan Jokowi tersebut tentu bertentangan dengan keputusan DPR RI.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan langkah Jokowi terbilang sulit. Di satu sisi, Presiden harus mendengarkan keinginan rakyat, namun di sisi lain keputusannya itu bertentangan dengan DPR RI.
Lalu, apakah keputusan Jokowi yang bertentangan dengan DPR ini bisa menyulitkan kebijakannya ke depan?
1. DPR tak akan berani melawan karena Jokowi memiliki 'kartu' mereka
ANTARA FOTO/M Risyal HidayatTentang keputusan Jokowi mempertimbangkan Perppu KPK, Ujang berpendapat, keputusan tersebut tetap tak akan mempersulit kebijakannya disetujui DPR. Sebab Jokowi sudah mempunyai 'kartu' anggota dewan.
"Anggota parlemen akan kesal. Tapi tak akan berani menyulitkan kebijakan-kebijakan Jokowi. Kan tadi mereka banyak tersandera kasus-kasus. Jokowi punya kartu para anggota parlemen yang bermasalah," kata Ujang saat dihubungi IDN Times, Jakarta, Selasa (1/10).
2. Jokowi bisa dimusuhi partai politik, tapi dapat dukungan dari rakyat
IDN Times/Teatrika Handiko PutriEditor’s picks
Ujang mengungkapkan, keputusan Jokowi menerbitkan Perppu KPK tentu akan membuat partai politik 'memusuhinya'. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendapat dukungan dari rakyat.
"Jokowi kemungkinan akan ambil kebijakan yang mudaratnya lebih kecil. Akan dengarkan rakyat dan mahasiswa, dari pada mempertahankan tekanan partai-partai koalisinya," ujar dosen Universitas Al Azhar itu.
"Penerbitan Perppu juga tadi mendapat dukungan dan pertimbangan dari para tokoh. Bisa saja itu bagian untuk win-win solution agar tidak terlalu ditekan oleh partai-partai," Ujang melanjutkan.
3. Salah satu cara mengembalikan kepercayaan rakyat adalah dengan menerbitkan Perppu UU KPK
IDN Times/Biro Humas KPKMenurut Ujang, dalam situasi sekarang ini, Jokowi tetap harus mengeluarkan Perppu UU KPK. Karena sebelum Perppu dikeluarkan, aksi demonstrasi dari mahasiswa bisa saja terus terjadi.
"Dan tentu akan merugikan Jokowi. Bisa mendelegitimasi Jokowi, dan bahkan bisa menggoyang kekuasaannya," tutur dia.
Saat ini, kata Ujang, rakyat sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintah dan DPR RI. Salah satu cara untuk memulihkan kepercayaan rakyat, yaitu Jokowi mengeluarkan Perppu UU KPK.
Baca Juga: Peradaban Indonesia Terancam Jika Jokowi Tidak Terbitkan Perppu KPK
Berita Terkini Lainnya
