Presiden Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Begini Sikap BEM SI
Jokowi beri sambutan di Puncak Acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 pada Rabu (28/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Undang-undang Cipta Kerja diteken Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Senin (02/11/2020). Undang-undang setebal 1.187 halaman ini menuai banyak kritik dan sorotan, salah satunya dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).
Koordinator Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Remy Hastian, mengatakan pihaknya akan terus menolak UU Cipta kerja sampai Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu pencabutan UU Nomor 11 Tahun 2020 itu.
"Perppu baru bisa ditekan ketika UU itu ditandatangani atau disahkan. Jadi, kami masih terus berfokus ke arah Perppu," kata Remy saat dihubungi IDN Times, Selasa (3/11/2020).
1. Aliansi BEM SI masih akan berunjuk rasa menolak omnibus law
IDN Times/Ayu AfriaRemy juga mengatakan mahasiswa akan tetap menggelar aksi menolak omnibus law, namun ia tidak menyebutkan kapan aksi itu akan digelar. "Untuk tanggal belum kita clear-kan," ujarnya.
BEM SI sudah menggelar unjuk rasa beberapa kali, seperti pada 8 dan 28 Oktober 2020. Namun aksi tersebut belum mendapatkan respons dari pihak Istana.
Baca Juga: Jokowi Sahkan Omnibus Law, Ekonom: Kemunduran Kualitas Investasi
2. Para buruh minta UU Cipta Kerja dibatalkan
Editor’s picks
Demo buruh di depan Kantor DPRD Jatim, Senin (2/11/2020). Dok. Istimewa.Selain mahasiswa, para buruh juga masih menolak keras UU sapu jagat itu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh Indonesia secara tegas menyatakan menolak dan meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan atau dicabut.
“Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh,” kata pria yang akrab disapa Iqbal tersebut dalam keterangan tertulisnya yang diterima IDN Times, Selasa (3/11/2020).
Mengenai gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea akan mendaftarkannya ke MK pada Selasa (3/11/2020).
3. Jokowi teken UU Cipta Kerja pada 2 November 2020
Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Sumatra Utara pada Selasa (27/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo meneken UU Cipta Kerja pada 2 November 2020. Sekretariat Negara kemudian mempublikasikan undang-undang tersebut melalui laman setneg.go.id pada Senin malam.
Banyak warganet kemudian mempertanyakan kenapa Sekretariat Negara mempublikasikan undang-undang tersebut pada malam hari. Bahkan topi ini sempat menjadi trending di Twitter pada Selasa pagi tadi.
Baca Juga: Jokowi Teken UU Omnibus Law, Ini Isi Lengkap Undang-undangnya!
Topik:
Berita Terkini Lainnya
