Setahun Menjabat, Ini Deretan Kontroversi Stafsus Millennials Jokowi
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Setahun menjabat sebagai staf khusus presiden, deretan millennials kebanggaan Presiden Joko "Jokowi" Widodo ini rupanya tak bisa lepas dari sorotan publik.
Setiap gerak-geriknya seakan terus diawasi jutaan mata. Selama setahun menjabat sebagai staf khusus presiden, anak-anak muda ini juga tidak bisa lolos dari polemik dan kontroversi.
IDN Times merangkum deretan kontroversi dari staf khusus millennials Jokowi. Kira-kira apa saja kontroversi dan polemik mereka?
Baca Juga: Jokowi Setujui Pengunduran Andi Taufan Sebagai Stafsus Millennial
1. Surat tentang Amartha yang akan memberikan edukasi pada warga terkait COVID-19, membuat Andi Taufan ramai diperbincangkan
dok.IDN Times/IstimewaKontroversi pertama dialami Andi Taufan, hingga ia akhirnya mengundurkan diri sebagai staf khusus presiden. Saat itu, Andi santer diperbincangkan publik lantaran surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 yang beredar.
Surat itu berisi Informasi bahwa PT Amartha Mikro Fintek, perusahaan yang dipimpin Andi, akan memberi edukasi kepada warga terkait COVID-19 dan pendataan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) di Puskesmas.
Dalam surat yang beredar tersebut, Andi menjelaskan soal petugas lapangan Amartha yang memberi edukasi COVID-19 kepada masyarakat di desa meliputi sejumlah aspek. Aspek tersebut antara lain gejala, cara penularan, dan pencegahan COVID-19 sesuai protokol. Kemudian, petugas juga akan mengedukasi warga mengenai cara pencegahan penularan virus tersebut.
"Mulai dari pola hidup sehat dan bersih hingga penerapan physical distancing," tulis Andi dalam salinan surat, Selasa (14/4/2019).
Selain itu, petugas lapangan Amartha disebut akan mendata kebutuhan APD di tiap Puskesmas di desa dan memenuhi kebutuhan itu dengan donasi.
Melalui keterangan tertulis, Andi membenarkan beredarnya surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 yang ia tanda tangani. Menurutnya surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan program Desa Lawan COVID-19 yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT).
"Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi COVID-19 di desa, melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya," jelasnya.
Andi mengatakan dukungan tersebut berdasar kemanusiaan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pihak Amartha dan donasi masyarakat. Ia pun berani menjamin kegiatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
"Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD," jelasnya.
2. Polemik Belva soal Ruangguru menjadi mitra resmi Kartu Prakerja
Adamas Belva Syah Devara (Instagram/belvadevara)Tak berhenti di situ, kontroversi staf khusus millennials kembali muncul. Kali ini, Adamas Belva Syah Devara. Sama seperti Andi Taufan, Belva kini tak lagi menjabat sebagai staf khusus presiden karena mengundurkan diri.
Polemik Belva berawal dari Ruangguru, perusahaan yang ia pimpin, dijadikan mitra resmi pemerintah untuk Kartu Prakerja. Skill Academy merupakan digital platform yang dikembangkan dari Ruangguru.
Menurut Chief of Product and Partnership Ruangguru, Iman Usman, Skill Academy sudah dikembangkan sejak pertengahan 2019. Sementara, Belva ditunjuk jadi stafsus pada November 2019.
Saat itu, melalui akun Twitter-nya @AdamasBelva, Belva menepis ada konflik kepentingan antara posisinya saat ini sebagai stafsus dengan Skill Academy yang dijadikan mitra pemerintah.
Belva mengaku sama sekali tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan di program Kartu Prakerja.
"Semua dilakukan secara independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO)," demikian cuit Belva pada Rabu (15/4/2020).
Belva menegaskan terpilihnya platform Skill Academy sebagai salah satu mitra resmi pemerintah bukan karena campur tangannya. Itu semua merupakan keputusan independen dari Kementerian Koordinator Perekonomian.
Selain Skill Academy, ada pula platform digital lainnya yakni MauBelajarApa.com, Pijar Mahir, Tokopedia, Bukalapak, Sisnaker, Sekolah.mu dan Pintaria.com
"Semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum," kata Belva.
Ia mengatakan mitra (platform e-commerce) juga membuka platformnya untuk publik umum. Sehingga, total mitra yang berpartisipasi di program Kartu Prakerja itu mencapai puluhan.
Editor’s picks
"Setahu saya, mitra baru pun juga tinggal daftar saja ke e-commerce. Proses ini mirip seperti dengan proses kurasi KIP/KJP. Kami juga hanyalah satu 'toko' dari sekian banyak toko yang menerima pembayaran via prakerja," tutur Belva.
Dengan begitu, ia membantah kebijakan tersebut kemudian seolah-olah menguntungkan perusahaan yang ia besut. Sebab, proses penyeleksian jelas dan mitranya saat ini berjumlah puluhan.
"Totalnya kini >2000 kelas dari berbagai bidang," katanya.
3. Cuitan kotroversi Billy dan kucuran dana yang mengalir ke perusahaannya sempat jadi polemik
Staf Khusus Presiden Gracia Billy Mambrasar (Twitter @ourANU)Berikutnya, kontroversi soal stafsus millennials melibatkan Billy Mambrasar. Pada Sabtu (30/11/2020) dia menulis cuitan yang menghebohkan hingga disorot warganet.
Dalam cuitannya, Billy menyebut dirinya mengadakan pertemuan kerja dengan staf khusus millennial presiden lainnya. Usai pertemuan, dia mengunggah cuitan dengan menyertakan kata “kubu sebelah” yang kemudian viral dan menjadi trending topik di Twitter.
“Stlh membahas ttg Pancasila (yg bikin kubu sebelah megap2), lalu kerja mendesign kartu Pra-kerja di Jkt, lalu sy ke Pulau Damai penuh keberagaman: BALI! Utk mengisi materi co-working space,mendorong bertambahnya jumlah entrepreneur muda,utk pengurangan pengangguran&angka kemiskinan,” cuit Billy.
Tidak lama berselang, pendiri Kitongbisa ini kemudian diserang oleh warganet melalui tagar #StafsusRasaBuzzeRp. Sekitar pukul 21.40 WIB, cuitan Billy tersebut sudah hilang dan menggantinya dengan penjelasan soal cuitan sebelumnya.
“Untuk yg salah mengartikan "KUBU SEBELAH", maksud saya dari KUBU SEBELAH adalah HATERS atau ORANG2 PESIMIS terhadap progress kinerja saya.. Jgn diartikan kubu sebelah seperti lagi jaman Pilpres, TIDAK ADA hubungannya kesitu.. Krn saya tdk bermaksud ke arah situ!” cuit Billy.
Tak cukup di situ, Billy kembali mencuit. Dia memohon maaf atas kesalahpahaman yang terjadi gara-gara cuitannya yang menyebut kubu sebelah.
"Part 1: Assalamu'alaikum dan salam sejahtera utk kita semua. Sy pertama memohon maaf atas kesalahpahaman yg muncul krn salah 1 cuitan sy yg menggunakan kata yg menimbulkan multitafsir, yaitu kata: "Kubu".
Setelah ramainya isu cuitan Billy, namanya kembali menjadi perbincangan publik karena beredarnya isu kucuran pinjaman dana bergulir senilai Rp1,4 miliar kepada PT Papua Muda Inspiratif (PT PMI), perusahaan yang dipimpin Billy.
Pemberian dana itu dikabarkan untuk membiayai lebih dari 308 orang wirausaha muda dalam rangka memberdayakan dan memajukan wirausahawan muda di Papua dan Papua Barat.
Namun, hal itu sempat dikonfirmasi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang memastikan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan milik Billy.
"Belum ada pemberian pinjaman PT PMI oleh Bily. Jadi belum ada karena saya memberi kebijakan LPDB itu ada untuk koperasi. Nah, memang sementara PT PMI ini kan korporasi dan tidak memenuhi syarat,” kata Teten di Program Ngobrol Asik by IDN Times, Kamis (23/4/2020).
4. Kontroversi surat perintah Aminuddin hingga ramai diperbincangkan warganet
Staf Khusus Presiden, Aminuddin Ma’ruf ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11) dalam diskusi bertajuk "Efek Milenial Di Lingkaran Istana" (IDN Times/Margith Juita Damanik)Kontroversi terbaru staf khusus millennials menimpa Aminuddin Ma'ruf. Ia kembali menjadi trending topik di Twitter karena surat perintah yang dikeluarkan atas nama dia untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) yang sempat viral di media sosial.
Isi surat tersebut memerintahkan Dema PTKIN menghadiri pertemuan yang membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 6 November 2020.
Tak seperti surat undangan pada lazimnya, surat itu menggunakan kata “Memerintahkan”, sehingga bermakna mewajibkan kehadiran sembilan nama perwakilan Dema yang tercantum dalam surat bernomor Sprint-054/SKP-AM/11/2020 tersebut.
Hal tersebut memancing komentar dari pengacara HAM Veronica Koman. “Emang lo siapa, anjim?” cuit Veronica lewat akun Twitter pribadinya @VeronicaKoman, Sabtu (7/11/2020).
Terkait surat yang beredar itu, Aminuddin pun mengklarifikasi. Dia mengatakan, surat perintah tersebut tidak ditujukan kepada mahasiswa, melainkan memang standar operasional prosedur (SOP) untuk para penerima tamu di lingkungan Istana.
"Maka diperlukan surat tersebut sebagai pemberitahuan dari setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang akan melaksanakan kegiatan di lingkungan Istana Negara," kata Amin saat dikonfirmasi IDN Times, Jumat (6/11/2020).
Amin menjelaskan surat tersebut bersifat internal dan digunakan untuk keperluan koordinasi di internal Istana, dalam hal ini Sekretariat Presiden dan Sekretariat Kabinet.
"Saya memang akan menerima perwakilan dari aliansi mahasiswa Dema PTKIN (Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) se-Indonesia sesuai yang tertera di surat tersebut," ujar dia.
Baca Juga: Viral, Surat Perintah Stafsus Milenial Jokowi untuk Mahasiswa Bocor
Topik:
Berita Terkini Lainnya
