Jakarta, IDN Times - Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, enggan mengomentari pernyataan Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, tentang ucapan "turunkan Presiden!" Teddy mengaku masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
"Saya masih banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa," ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Saiful Mujani juga mengkritik program Presiden Prabowo Subianto. Mujani menyebut program unggulan itu sebagai gentong babi.
"Bagi saya program unggulan Presiden adalah gentong babi. Semua seperti diungkapkan film Dirty Vote @BivitriS @zainalamochtar @feriamsari MBG, koperasi desa, sekolah rakyat, Danantara, perluasan wilayah teritorial TNI, semuanya gentong babi. Dibuat untuk mobilisasi pemilih menjelang Pemilu 2029. Pemilu nanti adalah pemilu otokratik, bukan pemilu demokratik. Harus dihentikan politik gentong babi ini," tulis Saiful Mujani.
Teddy juga enggan berkomentar tentang sebutan gentong babi. Teddy mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga fokus mengurusi hal hesar.
"Apalagi Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis," kata dia.
Sebelumnya, Saiful Mujani memberikan penjelasan tentang potongan video pernyataannya yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Saiful diduga melontarkan ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi narasi yang berkembang, Saiful menegaskan, pernyataannya tersebut bukanlah bentuk tindakan makar, melainkan sebuah sikap politik yang wajar dalam koridor demokrasi.
Saiful menjelaskan, pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara diskusi santai. Dia juga menyoroti adanya upaya penggiringan opini atau framing negatif terhadap rekaman yang beredar.
"Pernyataan saya yang beredar luas itu disampaikan di acara halalbihalal dengan tema “Halalbihalal Pengamat sebelum Ditertipkan” (perbatim tulisan di back drop
halal bihalal “ditertipkan” bukan “ditertibkan”). Rekaman itu menyebar luas dengan framing, “NGERIIII INI UDAH LUAR BIASA PROFOKASI-NYA. INI BISA DISEBUT MAKAR… JAGA NKRI!!!” (Dari Ulta Levenia di IG leveenia)," ujar Saiful Mujani dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).
"Pernyataan saya yang beredar luas itu disampaikan di acara halalbihalal dengan tema 'Halal Bihalal Pengamat Sebelum Ditertibkan.' Rekaman itu menyebar luas dengan framing yang menyebut ini provokasi luar biasa dan bisa disebut makar," sambung dia.
Saiful mengatakan, memiliki sikap politik merupakan hak dasar setiap individu di negara demokrasi. Menurut dia, tingkat partisipasi politik setiap warga negara dijamin oleh undang-undang, termasuk dalam menyampaikan kritik keras terhadap pemegang kekuasaan.
"Sikap politik berada satu tingkat di bawah partisipasi politik atau tindakan psatuolitik, dan partisipasi politik adalah inti dari demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik," kata dia.
Saiful Mujani menyampaikan, partisipasi politik memiliki ragam bentuk, mulai dari memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kampanye, hingga melakukan aksi-aksi damai. Menurut dia, menyuarakan pergantian kepemimpinan secara konstitusional adalah bagian dari proses tersebut.
"Aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. Itu demokrasi! Sikap dan tindakan politik itu bagian dari hak setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi (UUD). Dia masuk dalam wilayah kebebasan berbicara," ujar dia.
Saiful Mujani menekankan, apa yang disampaikannya merupakan wujud dari kebebasan berekspresi dan berkumpul yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia menilai sangat keliru jika pernyataan verbal dalam forum diskusi dianggap sebagai tindakan kriminal makar.
"Apakah sikap politik itu makar? Kalau sikap politik dalam bentuk pernyataan verbal dan berkumpul yang dilindungi konstitusi dianggap makar, berarti makar dijamin oleh UUD. Pastilah tidak, dan karena itu sikap politik bukanlah makar yang secara legal dilarang," ujar dia.
Lebih lanjut, Saiful Mujani menyampaikan alasannya melakukan political engagement. Baginya, menyuarakan pendapat terkait penurunan jabatan Presiden melalui jalur yang damai adalah bentuk kepedulian terhadap bangsa, terutama jika kinerja pemerintah dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik