Temui Mendagri Tito, Gubernur Lukas Dukung Pemekaran Papua 7 Provinsi

18 Jun 2022, 15:08 WIB

Gubernur Papua Lukas Enembe menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan dukungan terkait rencana pemekaran di wilayah Papua, Jumat (17/6/2022). (Dok. Puspen Kemendagri).

Jakarta, IDN Times - Gubernur Papua Lukas Enembe menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, untuk memberikan dukungan terkait rencana pemekaran di wilayah Papua.

“Kalau kita dimekarkan pasti diikuti dengan kemauan bersatu, bagaimana membangun, percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Lukas dalam keterangan tertulis Kemendagri, Jumat, 17 Juni 2022.

Pertemuan itu dalam rangka rapat khusus terbatas isu-isu strategis urusan pemerintahan umum di Provinsi Papua, yang berlangsung di Ruang Kerja Mendagri Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat.

1. Sejak 2014, Lukas sebut pihaknya usul wilayah Papua dimekarkan jadi tujuh provinsi

Gubernur Papua Lukas Enembe menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan dukungan terkait rencana pemekaran di wilayah Papua, Jumat (17/6/2022). (Dok. Puspen Kemendagri).

Lukas Enembe menjelaskan, sejak 2014 pihaknya telah mengusulkan agar wilayah Papua dimekarkan menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat.

Diketahui, hingga saat ini daerah tersebut terdiri atas dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Langkah pemekaran tersebut dapat mempercepat pembangunan di Papua," ujar Enembe.

Sementara, Mendagri memberikan respon positif. Ia membenarkan sejak lama Lukas telah mengusulkan pemekaran di wilayah Papua agar menjadi tujuh provinsi.

2. Pemerintah dan DPR RI tengah membahas 3 RUU terkait DOB

Dok. Puspen Kemendagri

Mendagri Tito menjelaskan, pemerintah dan DPR RI tengah membahas tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan.

“UU (undang-undang) nya, sekarang lagi diproses pembahasan (dengan) DPR,” ungkap Tito.

Selain itu, telah masuk juga usulan pemekaran untuk Provinsi Papua Barat Daya. Bila pembahasan itu berlangsung tahun ini, maka diperkirakan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bakal dilakukan pada tahun depan.

3. Lukas usul agar dilakukan pemekaran di wilayah adat Saereri

Kemendagri menggelar Seminar Kesehatan bertajuk "Sosialisasi Bahaya dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Lingkup Kemendagri". Kegiatan ini digelar secara luring di Gedung F Kantor Kemendagri, dan daring melalui sambungan virtual, Selasa (22/6/2021). (Dok. Kemendagri)

Dalam pertemuan itu, Tito menyebutkan, Gubernur Lukas juga mengusulkan agar dilakukan pemekaran di wilayah adat Saereri. Sehingga nantinya menjadi Provinsi Papua Utara.

“Nah, ini kita akan masukan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk dibahas di tahun depan, supaya bisa segera juga untuk dimekarkan. Saya kira itu, ini kesepakatan kita,” jelas Tito.

Dengan demikian, jumlah provinsi pemekaran di wilayah Papua nantinya menjadi tujuh provinsi sesuai usulan Lukas Enembe.