Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Vietnam Hapus Hukuman Mati untuk Perdagangan Narkoba dan 5 Kejahatan

3 min read
Vietnam Hapus Hukuman Mati untuk Perdagangan Narkoba dan 5 Kejahatan
Bendera Vietnam (unsplash.com/Sam Williams)
  • Majelis Nasional Vietnam menghapus hukuman mati untuk perdagangan narkotika dan lima kejahatan lain, menyisakan empat kejahatan: pengkhianatan negara, pembunuhan, terorisme, serta produksi narkotika ilegal.
  • Hukuman maksimal enam kejahatan tersebut berubah menjadi penjara seumur hidup; aturan berlaku mulai 3 Desember 2026 dan diterapkan penuh pada 1 Maret 2027, termasuk perubahan vonis lama.
  • Pemerintah menilai penjara seumur hidup tidak kalah efektif menekan narkoba dan mendukung kerja sama pemulangan buronan, sementara organisasi HAM menuntut penghentian eksekusi serta keterbukaan data.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Majelis Nasional Vietnam resmi menghapus hukuman mati untuk perdagangan narkotika ilegal dan lima kejahatan lainnya pada Jumat (20/11/2026). Melalui perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, hukuman mati kini hanya berlaku bagi empat jenis kejahatan.

Pemerintah mengganti hukuman maksimal untuk enam kejahatan tersebut menjadi penjara seumur hidup. Aturan pelaksanaannya mulai berlaku pada 3 Desember 2026, sedangkan seluruh ketentuan baru diterapkan secara penuh pada 1 Maret 2027.

  1. 1. Parlemen memangkas daftar kejahatan dengan ancaman hukuman mati

    Dalam sidang pada Jumat sore, 463 dari 472 anggota parlemen menyetujui revisi KUHP tersebut. Empat kejahatan yang masih diancam hukuman mati adalah pengkhianatan negara, pembunuhan, terorisme, dan produksi narkotika ilegal.

    Sementara itu, enam kejahatan yang dihapus dari ancaman hukuman mati mencakup perdagangan narkotika, pemerkosaan anak di bawah usia 16 tahun, pemberontakan, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, serta terorisme terhadap pemerintah yang digabungkan ke dalam pasal terorisme umum. Namun, pelaku pemerkosaan anak yang menewaskan korban tetap dapat dijatuhi hukuman mati melalui dakwaan pembunuhan.

    Sejak aturan ini disahkan, pengadilan menghentikan penjatuhan vonis mati untuk enam kejahatan tersebut, termasuk perkara lama yang disidangkan setelah Maret 2027. Vonis mati sebelumnya yang belum dijalankan akan diubah menjadi penjara seumur hidup oleh Ketua Mahkamah Agung Rakyat Vietnam.

    Selain itu, hakim dapat menjatuhkan hukuman di bawah batas terendah jika terdakwa mengaku bersalah, membantu penyidik, dan berupaya mengganti kerugian.

  2. 2. Alasan pemerintah menghapus hukuman mati bagi pengedar narkoba

    Rencana ini sempat diminta untuk ditinjau ulang oleh 34 anggota parlemen dan Mahkamah Agung Rakyat karena dikhawatirkan melemahkan efek jera. Menteri Keamanan Publik Vietnam, Jenderal Luong Tam Quang, membela kebijakan tersebut dengan menyebut sebagian pengedar dibujuk, ditipu, atau dipaksa masuk ke jaringan kejahatan.

    "Mereka masih dapat dibina, dididik, dan diberi kesempatan menebus kesalahan atas perbuatannya. Jadi, mereka tidak perlu dijatuhi hukuman mati," kata Luong Tam Quang, dilansir The Independent.

    Pemerintah menilai, tidak ada bukti kuat bahwa eksekusi lebih efektif menekan peredaran narkoba daripada penjara seumur hidup. Efek jera dinilai berasal dari penyidikan cepat, pembongkaran jaringan, penangkapan bandar utama, dan penyitaan aset, sedangkan produksi narkoba tetap diancam hukuman mati karena memerlukan persiapan terencana. Selain itu, ancaman hukuman mati membuat negara asing kerap menolak permintaan pemulangan buronan Vietnam.

    "Penyempitan aturan ini menjalankan kebijakan Partai dan sejalan dengan hukum modern. Langkah ini juga memperkuat posisi Vietnam dalam kerja sama peradilan, pemulangan buronan, serta bantuan hukum antarnegara," kata Kementerian Keamanan Publik Vietnam.

  3. 3. Catatan eksekusi Vietnam dalam sorotan organisasi hak asasi manusia

    Vietnam menggunakan metode suntik mati sejak Agustus 2013, tetapi merahasiakan data eksekusinya. Amnesty International memperkirakan lebih dari 1.200 orang menunggu eksekusi pada akhir 2023 dan mencatat sedikitnya 138 vonis mati sepanjang 2025, dengan 100 kasus di antaranya terkait narkotika. Data pemerintah juga menunjukkan perkara narkoba tetap tinggi, mencapai 17.633 kasus sepanjang Januari hingga September 2026.

    Langkah ini melanjutkan pemangkasan sejak 1985, dari 44 kejahatan dengan ancaman hukuman mati menjadi 10 kejahatan pada Juni 2025.

    "Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam memimpin gelombang baru perubahan karena terus mempersempit penerapan hukuman mati. Jika arah ini berlanjut, jumlah orang yang divonis mati atau menunggu eksekusi akan turun tajam," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Malaysia, Joshua Ericsson.

    Pegiat hak asasi manusia tetap mendesak penghentian eksekusi dan keterbukaan data. Selain itu, Human Rights Watch menyoroti pasal lain dalam revisi KUHP tersebut yang memperberat hukuman bagi perkara tertentu terhadap negara.

    "Undang-undang pidana Vietnam perlu diubah agar lebih melindungi hak warga. Aturan tersebut tidak seharusnya memudahkan penyalahgunaan wewenang yang lebih besar oleh polisi," kata Direktur Asia Human Rights Watch, Elaine Pearson.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Related Articles

See More