Temukan Bukti Partai Cokelat Cawe-cawe Pilkada, PDIP Bakal Gugat ke MK

Ronny mengatakan, PDIP telah melengkapi dugaan ini dengan bukti serta saksi yang untuk didaftarkan dalam gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan akan dimasukkan pada 15 Desember 2024.

“Tentunya hal-hal ini, dari tim hukum kami persiapkan saksi, bukti, dan kami sudah susun semua keterangan-keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di MK,” ucap dia.

Menurut Ronny, keterlibatan aparat kepolisian dalam pilkada menjadi sorotan publik yang menilai institusi tersebut tidak netral. Bahkan, istilah parcok mulai mencuat untuk menyimbolkan keterlibatan oknum aparat dalam kontestasi politik.

"Jadi diskusi terkait dengan keterlibatan di kepolisian, ASN, kades dan Pj. Kami dari tim hukum PDIP sudah mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Jadi, terlalu dini kalau ada yang sampaikan ini tidak benar, ini hoaks. Menurut kami, kami punya bukti yang cukup dan itu akan kita buktikan di MK," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, partai telah membentuk tim khusus yang melibatkan badan bantuan hukum PDIP, tokoh prodemokrasi, dan penasihat hukum independen.

Tim ini akan mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan partai cokelat di beberapa daerah, seperti Banten, Sumatra Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.

“Jadi, kami telah bentuk tim khusus, tim hukum sebagai perpaduan dari badan bantuan hukum advokasi rakyat PDIP yang juga melibatkan tokoh-tokoh prodemokrasi dan juga beberapa penasihat hukum kredibel untuk mempersoalkan berbagai anomali yang terjadi baik itu di Banten, Sumut, Jateng, maupun di beberapa wilayah lainnya seperti Sulut, di mana penggunaan parcok itu sangat sangat masif bahkan sangat masuk ke tempat-tempat (ibadah) gereja," ujar Hasto.