Hercules Grib Jaya Diperiksa KPK dalam Kasus Kementerian ATR/BPN
Rosario de Marcal alias Hercules diperiksa KPK terkait dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.
Hercules datang untuk menjelaskan asal-usul uang Rp800 juta yang dikembalikan melalui pengacaranya.
KPK menyebut keterangannya dibutuhkan dalam pengungkapan perkara terkait lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.
Jakarta, IDN Times - Rosario de Marcal alias Hercules diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.
Pantauan IDN Times di lokasi, Ketua Umum Ormas Grib Jaya itu terlihat sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.22 WIB. Ia didampingi puluhan orang.
"Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga. Dan juga terkait uang yang kemarin saya balikin lewat tim kuasa hukum GRIB Jaya untuk kembalikan ke KPK," ujar Hercules sebelum masuk ruang pemeriksaan.
"Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu," lanjutnya.
Terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pihaknya hari ini memeriksa Hercules. Menurutnya, keterangan Hercules masih dibutuhkan penyidik.
"Keterangan dari saksi hari ini tentunya dibutuhkan untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini secara utuh dan terang-benderang," ujarnya.
Sebelumnya, Hercules melalui pengacaranya sempat mengembalikan uang senilai Rp800 juta kepada KPK. Uang itu diduga diterima Hercules dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan di wilayah Bogor, Jawa Barat serta permintaan Summarecon membuka blokir dan pengurusan Hak Guna Bangunan.
"Penyerahan uang yang diduga terkait dengan perkara kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan, tentunya sebagai salah satu bentuk sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan hukum guna mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh," ujar Budi.
"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," lanjutnya.
Diketahui, kasus ini terungkap setelah KPK melakukan OTT. Dari tangkap tangan itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon, Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;
Kemudian, ada empat orang kepercayaan Nusron Wahid yakni Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).
Kasus ini bermula dari pengurusan perpanjangan serta pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola oleh PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor yang sempat bersengketa dan diblokir.
KPK menduga ada permintaan fee sebesar Rp1,5 miliar melalui perantara dan orang kepercayaan Nusron Wahid agar blokir tersebut dapat dibuka sehingga proses penerbitan sertifikat dilanjutkan.
