TePI Indonesia: Pilkada 2024 Pemilihan Calon Kepala Daerah Terburuk

03 Des 2024, 13:31 WIB

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Indonesia, Jeirry Sumampow ketika berbicara di kantor Para Syndicate. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya sih...

Pilkada 2024 dianggap sebagai pemilihan calon kepala daerah terburuk karena banyak calon tidak dikenal oleh masyarakat dan meminta dukungan dari pejabat, termasuk Presiden Jokowi dan Prabowo.
Endorsement menjadi bagian buruk dalam pemilu, dengan calon yang dipilih karena endorsement akan membayar utang kepada pendukungnya, berpotensi korupsi, dan hanya mengejar jabatan semata.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw, mengatakan, Pilkada 2024 merupakan pemilihan calon kepala daerah terburuk yang pernah digelar.

Hal itu lantaran banyaknya calon kepala daerah yang tidak dikenal oleh rakyat. Kemudian tanpa malu-malu mereka meminta endorsement atau dukungan dari sejumlah pejabat, termasuk Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto.

"Saya melihat perubahan di pemilu tahun ini yang buat pemilu makin suram. Karena standar moral dan etik makin buruk," ujar Jerry yang memantau pemilu sejak 2003 lalu kepada media di Jakarta pada Selasa (3/12/2024).

"Setting-an dan endorsement merupakan bagian dari yang buruk itu. Kalau dulu, pejabat masih malu-malu minta endorsement. Sekarang, sudah gak malu-malu lagi. Malah nantangin," tutur dia.

Ia menambahkan, dulu peserta pemilu juga masih malu-malu membicarakan politik uang. Namun, sekarang mereka sudah tidak malu-malu lagi.

Dengan situasi pemilu dan pilkada yang buruk itu, maka tidak heran bila banyak calon-calon kepala daerah di Pilkada 2024 yang tidak dikenal masyarakat, tetapi berani maju.

"Kenapa dia berani maju? Karena dia ajudan Jokowi, karena dia orang dekat atau saudara Prabowo," kata dia.

1. Calon kepala daerah yang maju karena endorsement harus balas budi

Pilkada 2024 di Lapas Narkotika Bangli, Bali (Dok.IDN Times/istimewa)

Dalam Pilkada 2024, sosok calon kepala daerah juga menjadi faktor penting. Maka, kata Jerry, tak heran bila elektabilitas calon kepala daerah tidak terangkat ketika kampanye dilakukan sehingga perlu dibantu lewat endorsement tokoh-tokoh tertentu. Meski demikian, endorsement tersebut tidak gratis.

"Orang yang dipilih karena endorsement sudah pasti dia akan bayar utang ke orang-orang yang mendukungnya. Kalau dia gak bisa bayar utangnya sendiri, ujung-ujungnya akan korupsi meskipun tidak semua praktik korupsi akan terungkap. Karena tipikal orang yang maju karena endorsement, biasanya hanya mengejar jabatan semata," kata Jerry.

Ia pun memberikan contoh kabinet gemuk Prabowo-Gibran. Dalam pandangannya, alasan Prabowo menyiapkan 48 posisi menteri karena terlalu banyak orang yang berkontribusi dalam pemenangannya dulu di pilpres.

"Sehingga, dia harus bayar itu. Padahal, Indonesia sedang mengalami krisis keuangan. Tapi, pemerintahnya gak punya kepekaan terhadap isu-isu ini," tutur dia.

2. Video dukungan Prabowo ke cagub Jawa Tengah diyakini langgar aturan

Presiden Prabowo Subianto ketika membuat video dukungan bagi paslon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. (Dokumentasi Istimewa)

Jerry juga menyebut, hal lain yang menjadi penyebab Pilkada 2024 adalah pilkada terburuk, karena Prabowo selaku presiden justru ikut memberikan endorsement kepada cagub pilihan Jokowi di Jawa Tengah. Ia tidak memberikan contoh supaya membiarkan pilkada berjalan apa adanya.

Jerry meyakini, Prabowo dan tim hukumnya tahu konsekuensi dari pembuatan video dukungan bagi Ahmad Luthfi dan Taj Yasin bakal melanggar aturan.

"Para ahli hukum di samping dia banyak kok dan pintar-pintar. Saking pintarnya dia punya kemampuan yang pintar untuk cari cara bagaimana itu dilakukan tetapi tidak dijatuhi sanksi," kata Jerry.

Ia pun meyakini tim Prabowo sudah mengkalkulasi polemik yang bakal dipermasalahkan. Mulai dari apakah dukungan dari Prabowo itu bakal diikuti pengerahan alat negara dan penyalahgunaan jabatan.

"Lalu, disebut oleh sejumlah pejabat gak ada masalah. Presiden kan pimpinan Partai Gerindra. Boleh dong. Jadi, alasan yang dicari dari 7 hari kerja, ada satu atau dua hari, dia tidak jadi presiden dan memilih jadi ketua umum partai. Karena endorse orang," tutur dia.

3. Menko Polkam sebut Pilkada 2024 berjalan lancar

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan ketika memberikan keterangan pers dengan KPU. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Namun, pernyataan Jerry Sumampauw tadi sudah ditepis oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. Mantan jenderal di Polri itu menyebut pelaksanaan Pilkada 2024 serentak berjalan dengan lancar.

"Sebagaimana yang kami monitor secara bersama, bahwa Pilkada serentak hari ini semua berjalan sebagian besar lancar, dengan aman dan damai," ujar Budi pada 27 November 2024 lalu di Subdenma Mabes TNI, Jakarta Pusat.

Ia melanjutkan, ada beberapa wilayah yang memang perlu dilakukan pemungutan suara ulang karena terdampak bencana. Ada juga daerah yang mengalami gangguan keamanan. Namun, eks Kepala BIN itu memastikan, hal ini telah ditangani.

"Beberapa wilayah memang ada yang mengalami gangguan keamanan dan sudah bisa diatasi oleh aparat TNI-Polri. Insyaallah semuanya akan bisa dituntaskan sesuai dengan target yang ditentukan," kata dia.