Jakarta, IDN Times -- Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana me-launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk menerapkan transaksi nontunai di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri.
Dalam peluncuran KKPD tersebut, Mas Dhito (sapaan akrabnya) menegaskan agar program ini tak hanya seremonial saja. Namun, benar-benar diimplementasikan di setiap OPD.
“Yang paling penting adalah KKPD ini tidak hanya seremonial saja,” kata Mas Dhito pada Rabu (25/10/2023).
Orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini mengatakan, melalui KKPD ini, Pemerintah Kabupaten Kediri terus berkomitmen untuk menerapkan transaksi nontunai (TNT). Di samping itu, juga untuk meningkatkan keamanan transaksi.
Sehingga nantinya diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Pihaknya juga berharap, KKPD ini bisa diterapkan di semua OPD pada 2024 mendatang.
Selain itu, Mas Dhito melanjutkan, KKPD juga sangat mempermudah pemerintah untuk membuat berbagai laporan keuangan. Sehingga, penggunaaan kertas dalam pelaporan tersebut juga dapat diminimalisasi.
“Sebenarnya mempermudah pelaporan, dan berkesinambungan dengan semangat Pemkab Kediri untuk melakukan transaksi nontunai,” kata dia.
Sementara, dalam penyampaian laporannya, pelaksana tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri Erfin Fatoni menjelaskan, di tiga bulan terakhir 2023 ini KKPD akan diterapkan di BPKAD sebagai pilot project.
“Nanti tahun 2024 semua SKPD sudah menerapakan KKPD ini,” ujarnya.
Erfin menyampaikan setelah di-launching-nya KKPD ini, pihaknya menggandeng Bank Jatim dan BNI sebagai mitra Pemkab Kediri untuk melakukan sosialisasi di masing-masing OPD.
Dengan harapan dalam pelaksanaan KKPD, OPD di lingkungan Pemkab Kediri bisa lebih optimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mas Dhito. (WEB)