Terdampak COVID, Pedagang Kaki Lima Minta Perhatian dari Pemkot Depok

10 Agu 2021, 07:00 WIB

Presiden PPKLI memberikan bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19 dan PPKM di wilayah Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. (Istimewa)

Depok, IDN Times - Pandemik COVID-19 dan penerapan PPKM memberikan dampak kepada pedagang kaki lima Kota Depok, Jawa Barat. Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat dan niat para PKL untuk membantu warga yang terdampak COVID-19.

Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) memberikan bantuan berupa sembako kepada warga yang terdampak di wilayah Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Depok.

Pengurus Pusat PPKLI, Herman mengatakan, pandemik COVID-19 merupakan sebuah musibah dan tidak ada yang menginginkannya. Bukan hanya pengusaha yang terdampak, tapi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pedagang terutama pedagang di lapisan bawah yaitu PKL.

"PKL ini kan juga ikut terdampak dari pandemi COVID-19," ujar Herman, Senin (9/8/2021).

1. PKL minta pemerintah membuat aturan yang tidak terlalu merugikan pedagang

Pengurus Pusat PPKLI, Herman. (Istimewa)

Meski ikut merasakan pahitnya berdagang di masa pandemik, namun PKL ingin membantu masyarakat yang terdampak karena memiliki nasib yang sama.

"Kita ini sebangsa dan setanah air, sekalipun mereka bukan pedagang kaki lima, mereka adalah warga bangsa Indonesia, jadi rasa kemanusiaan yang kita timbulkan," terang Herman.

Terkait kebijakan PPKM yang secara tidak langsung merugikan PKL karena aturan dan ketentuan beraktivitas, PPKLI menilai kebijakan PPKM merupakan aturan yang dibuat pemerintah dengan tujuan kebaikan kepada masyarakat. Namun pihaknya meminta pemerintah dapat membuat aturan yang tidak terlalu merugikan pedagang.

"Kami meminta kebijakannya dilonggarkan, makan dengan waktu 20 menit itu tidak cukup," ucapnya.

2. Omzet menurun hingga 60 persen, PKL minta Pemkot Depok beri perhatian

Pengurus PPKLI menyambangi Pokja Wartawan Depok di Polres Metro Depok. (Istimewa)

Ketua DPC PPKLI Kota Depok Maryono mengatakan, PKL di Kota Depok yang jumlahnya ribuan orang, mengalami penurunan omzet selama COVID-19 hingga penerapan kebijakan PPKM.

"Omzetnya menurun hingga 60 persen dan PKL di Kota Depok yang tergabung di PPKLI merupakan pedagang kuliner," ujar Maryono.

Kendati demikian, selama pandemik COVID-19 dan PPKM, lanjut Maryono, pedagang kaki lima di PPKLI belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Depok. Dia pun meminta Pemerintah Kota Depok untuk memperhatikan PKL.

"Kami PPKLI belum kesentuh, Pemerintah Kota Depok ajak ngobrol rakyat kecil. Rakyat kecil ini kan juga masyarakat yang terkadang dibutuhkan suaranya, tapi terkadang (pilkada) sudah selesai diabaikan, itu yang saya gak suka," tegasnya.

3. Pemkot Depok diminta libatkan PPKLI dalam pembuatan kebijakan terkait pedagang

Ketua DPC PPKLI Kota Depok, Maryono. (IDNTimes/Dicky)

Dalam kesempatan ini Maryono mengungkapkan, PKL yang tergabung di PPKLI akan mengikuti aturan pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Depok terkait perpanjangan PPKM. Tapi, PPKLI meminta Pemerintah Kota Depok berdiskusi dengan PPKLI dalam membuat kebijakan terkait dampak yang dirasakan pedagang.

"Saya maunya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau pemerintah mana aja itu tolong, orang kecil diajak ngobrol seperti apa perubahannya, jangan cuman dipandang, dilihat di tv, cuma dibaca doang," ucapnya.

Menurutnya, pedagang di PPKLI menerima pembatasan dan aturan yang telah dibuat pemerintah daerah, dengan mematuhi dan tidak mengeluh.

"Makan 20 menit juga kita tidak permasalahkan. Kita terima apa adanya baik yang dibungkus atau ada yang makan di situ, tapi sesekali ajak kami ngobrol terkait situasi saat ini yang dialami pedagang," pungkasnya.