Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat di daerah kemarin (4/6). Kali ini, yang terjaring adalah Bupati Purbalingga Tasdi.
Politikus PDIP tersebut ditangkap bersama kepala unit layanan pengadaan (ULP), pihak swasta, dan ajudannya. Menanggapi OTT KPK yang dilakukan kepada kadernya tersebut, PDI Perjuangan pun buka suara.
Politisi PDIP Arteria Dahlan mengungkapkan tidak ada masalah jika KPK melalukan OTT terhadap kadernya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Partainya selalu berada dalam garis terdepan dalam pemberantasan korupsi, dan partainya memberikan sanksi kepada Tasdi.
"Yang bersangkutan kami pastikan sudah diberikan sanksi partai, sudah diberhentikan dan dengan demikian sudah tidak lagi menjadi anggota PDIP," kata Arteria di Gedung DPR RI, Selasa (5/6).
Arteria menjelaskan, sanksi cepat yang diberikan PDIP terhadap Tasdi adalah bukti tanggung jawab politik dan janji partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
"Saya kira ini tanggung jawab moral, tanggung jawab politik dan janji kami bahwa PDIP senantiasa perang terhadap korupsi, kita hormat penegakan hukum oleh teman-teman KPK," kata dia.
Arteria juga menyebutkan PDIP tidak pernah memberi bantuan hukum kepada kadernya yang terjerat kasus korupsi.
"PDIP tidak memberi bantuan hukum kepada kadernya yang korupsi, karena korupsi itu kejahatan kemanusian dan kejahatan berat, konsekuensinya jika terindikasi korupsi langsung kita berhentikan," kata dia.
Tasdi merupakan bupati Purbalingga 2016-2021. Ia juga diketahui Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP di Purbalingga sejak 2005. Tasdi berpasangan dengan Dyah Hayuning Pratiwi dinyatakan menang Pilkada oleh KPUD pada 17 Desember 2015.
Keduanya berhasil meraih 228.037 suara dan mengalahkan pasangan lainnya, yakni Sugeng-Sutjipto yang meraih 190.276 suara. Saat maju, mereka diusung lima partai koalisi yakni PDIP, PKS, PAN, Partai Gerindra, dan Partai Nasional Demokrat.