Tidak Memihak Palestina, MUI Usul Prabowo Keluar dari Board of Peace

Lebih lanjut, masalah utama dunia saat ini adalah ketidakadilan global yang menyebabkan kekacauan peradaban dunia. MUI pun berharap Prabowo memikirkan ulang untuk ikut secara permanen di dalam BoP.

"Kami sangat berharap pemerintah meninjau ulang dan berpikir ulang atas keberadaannya sebagai anggota Board of Peace (BoP). Saya kira masih ada waktu," kata Sudarnoto.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid juga mendorong Prabowo agar mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia di dalam BoP. Ia tak ingin kehadiran Indonesia hanya dijadikan stempel bahwa seolah-olah komunitas umat Islam terbesar di dunia menyetujui format BoP.

“Karena alih-alih stempel itu menghadirkan Palestina merdeka, sebagaimana yang disuarakan Indonesia, stempel tersebut justru mengabadikan penjajahan. Saya yakin Indonesia tidak mau, dan Presiden Prabowo juga pasti tidak mau,” kata pria yang akrab disapa HNW itu.

Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui pengambilan keputusan bagi Indonesia untuk ikut bergabung ke dalam BoP tergolong cepat dan dilandasi sejumlah pertimbangan. Salah satu pertimbangan Presiden Prabowo Subianto yakni BoP diyakini merupakan salah satu cara untuk mendamaikan Palestina dan Israel.

"Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalamnya," ujar Sugiono di Davos dan dikutip dari akun YouTube Sekretariat Kabinet pada pekan lalu.

Indonesia pun, katanya, juga melakukan konsultasi dengan sejumlah negara yang disebut 'Group of New York'. Dua hari sebelum penandatanganan, sejumlah negara akhirnya sepakat untuk ikut bergabung ke BoP.

"Negara-negara (yang sepakat untuk bergabung) antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, Mesir dan tentu saja Indonesia," tutur dia.

Satu negara yang tak disebut Sugiono namun ikut bergabung di dalam BoP adalah Israel. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu pada Rabu (21/1/2026), resmi menerima undangan dari AS untuk bergabung ke dalam BoP. Sikap Prabowo yang bersedia satu forum dengan Netanyahu inilah yang menuai kritik luas di dalam negeri.

Ketika ditanyakan apakah Indonesia akan menjadi anggota tetap BoP, Sugiono tak menjawab lugas. Ia hanya menyebut iuran senilai 1 miliar Dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp16,7 triliun itu diperlukan sebagai biaya untuk pembangunan kembali Jalur Gaza usai diserang secara brutal selama 2,5 tahun. Sugiono menyampaikan komentar itu usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI pada hari ini, Selasa kemarin.

"Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi (BoP). Jadi gini, ini bukan membership fee," kata Sugiono di sekitar kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia juga mengatakan pembentukan BoP merupakan upaya untuk menyelesaikan situasi di Gaza termasuk upaya rekonstruksi.

"Terus rekonstruksinya siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ, yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap dewan," tutur dia.