Anggota DPR: Keikutsertaan Indonesia di BoP Harus Kritis dan Bersyarat
- Indonesia harus tetap memposisikan diri sebagai penjaga nurani global
- Indonesia ikut Dewan Perdamaian bentukan Trump untuk hentikan kekerasan
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto yang memilih untuk ikut bergabung di Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J Trump agar tetap waspada. Menurut dia, jangan sampai keikutsertaan Indonesia di dalam BoP menggeser prinsip multilateralisme dan mereduksi isu Palestina, hanya menjadi proyek stabilisasi keamanan semata. Apalagi inisiatif Dewan Perdamaian Gaza berada di luar mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Indonesia memiliki mandat moral dan historis untuk memastikan suara keadilan tetap hidup dalam setiap proses perdamaian di Palestina. Perdamaian tidak boleh direduksi menjadi sekadar ketiadaan konflik, sementara akar persoalan berupa pendudukan dan pelanggaran hukum internasional diabaikan," ujar Sukamta di dalam keterangan tertulis pada Jumat (23/1/2026).
Menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, keikutsertaan Indonesia di dalam BoP merupakan risiko besar yang harus diantisipasi. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia harus bersifat aktif, kritis, dan bersyarat.
"Indonesia perlu secara konsisten mendorong penghentian pendudukan Israel atas wilayah Palestina, perlindungan penuh terhadap warga sipil di Gaza dan rekonstruksi Gaza yang adil tanpa memutihkan atau melegitimasi pelanggaran hukum humaniter internasional," kata dia.
1. Indonesia harus tetap memposisikan diri sebagai penjaga nurani global
Sukamta mengatakan, Indonesia harus tetap memosisikan diri sebagai penjaga nurani global. Dia tidak ingin perdamaian yang ditawarkan menguburkan keadilan dan menghapus pertanggungjawaban atas kejahatan manusia.
Indonesia, kata Sukamta, harus tetap bersikap konsisten terhadap kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Namun Indonesia tetap perlu berpijak pada amanat konstitusi.
"Perdamaian sejati bagi Palestina hanya akan tercapai bila keadilan ditegakkan dan hak-hak rakyat Palestina dipulihkan secara utuh dan berkelanjutan," ujar dia.
2. Indonesia ikut Dewan Perdamaian bentukan Trump untuk hentikan kekerasan
Sementara, Kementerian Luar Negeri RI mengungkapkan alasan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian atau BoP besutan Trump. Alasannya bukan ingin menghindari ancaman kenaikan tarif dagang.
"Keanggotaan Indonesia di dalam BOP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil," ujar Juru Bicara II Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, dalam jumpa pers virtual, pada Kamis kemarin.
Bukan hanya itu, tujuan Indonesia bergabung BOP ini untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang berada di Gaza.
"Dan kita melihat juga bahwa Board of Peace ini adalah sebuah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil," kata dia.
3. Belum ada pembahasan soal pembayaran iuran Rp16,9 triliun
Ketika ditanyakan tentang iuran yang harus disetor oleh negara yang ingin menjadi anggota permanen, Kemlu menyebut hal tersebut belum dibahas. Di dalam poin-poin piagam BoP, negara yang ingin menjadi anggota tetap BoP, maka harus membayar iuran senilai 1 miliar dolar AS atau setara Rp16,9 triliun. Bila Indonesia tidak membayar iuran itu, maka keanggotaan di dalam BoP hanya berlaku tiga tahun.
Menurut laporan dari CNN, semua dana yang terkumpul dari negara anggota akan digunakan untuk membangun kembali Gaza. Trump berjanji BoP tidak seperti organisasi internasional lainnya di mana ada pembayaran gaji yang berlebihan dan pembengkakan administratif besar-besaran.
"Sejauh ini memang belum ada pembahasan mengenai pembayaran (iuran) tersebut. Namun keanggotaan itu tak mengharuskan pembayaran terutama apabila untuk yang tidak permanen," kata Nabyl.
.jpg)
