Tiga Fakta Menarik Pidato Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI

16 Agu 2019, 13:35 WIB

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN

Jakarta, IDN Times – Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI 2019 berlangsung pada Jumat (16/8), tepat satu hari sebelum peringatan 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sidang ini dilaksanakan di DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam sidang ini, Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo menyampaikan pidatonya sebanyak tiga kali yang nantinya terbagi dalam tiga sesi pidato pertama sudah dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB, pidato kedua akan berlangsung pukul 10.00 WIB, dan pidato terakhir akan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB.

Berikut tiga fakta menarik tentang pidato yang disampaikan oleh Jokowi pagi tadi.

1.Laporan keuangan dengan penilaian terbaik

IDN Times/Auriga Agustina

Dalam pidato kenegaraan, Jokowi membahas tentang laporan keuangan yang mendapatkan penilaian terbaik atas kualitas pengelolaan uang negara yang sesuai dengan standar pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut.

“Alhamdulillah laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 78 persen di tahun 2018,” ujar Jokowi.

2.Pemerintah dan lembaga tidak boleh alergi terhadap kritik

IDN Times/Auriga Agustina

Jokowi menyampaikan dalam pidatonya agar para lembaga dan pemerintah tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan karena baginya kritik merupakan salah satu bentuk dari rasa peduli.

“Kita tidak boleh alergi terhadap kritik. Bagaimanapun kerasnya kritik itu, harus diterima sebagai wujud kepedulian agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat,” ujar Jokowi.

3.Jokowi apresiasi Mahkamah Konstitusi

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Atas hasil kerja Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilpres 2019, Jokowi mengapresiasi Mahkamah Konstitusi dalam pidato kenegaraan pertamanya. Sebab, MK menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai, adil, dan bermartabat.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan, MK telah memproses sengketa hasil Pilpres 2019 secara terbuka dan teguh terhadap prinsip.

“MK juga telah menghadirkan proses peradilan yang terbuka dengan tetap berpegang teguh pada prinsip independensi dan imparsialitas,” ujar Jokowi.