Tim Hukum AMIN Bakal Hadapi Sidang Perdana MK pada 27 Maret 2024

Mengutip dokumen gugatan sengketa pemilu AMIN, paslon nomor urut satu itu meminta Prabowo-Gibran didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu 2024. Selain itu, keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Kabupaten atau Kota dan DPD agar dibatalkan oleh hakim konstitusi. 

Tim hukum AMIN juga meminta enam hal lainnya di dalam petitum gugatan mereka, yaitu:

1. Menyatakan batal keputusan KPU nomor 1632 tentang penetapan nomor urut bagi paslon Prabowo-Gibran
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) presiden dan wakil presiden tanpa mengikutsertakan pasangan Prabowo-Gibran
3. Memerintahkan Bawaslu untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini
4. Memerintahkan kepada presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisasi aparatur negara serta tak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu paslon dalam pemungutan suara ulang (PSU)
5. Memerintahkan Polri untuk melakukan pengamanan proses PSU presiden dan wakil presiden secara netral serta profesional
6. Memerintahkan kepada TNI beserta jajarannya untuk membantu pengamanan PSU presiden dan wakil presiden sesuai dengan kewenangannya

Adapun permintaan supaya Gibran saja yang didiskualifikasi sebagai cawapres merupakan tuntutan alternatif. Prabowo kemudian diminta untuk memilih kembali cawapres yang baru.

Meski begitu, tuntutan utama tim hukum AMIN tetap meminta Prabowo-Gibran didiskualifikasi sebagai peserta pemilu. Mereka juga tak dibolehkan ikut dalam pemilu presiden ulang. 

Menurut pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, tantangan terberat bagi paslon 01 ada di pembuktian. Sebab, yang dituduhkan telah terjadi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Salah satu bukti yang penting dihadirkan di ruang sidang MK, yakni saksi.

"Sekarang bagaimana caranya menghadirkan saksi. Selain itu saksi harus dijaga agar tidak diintimidasi," ujar Bivitri ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada 24 Maret 2024 lalu. 

Selain itu, harus dipastikan juga apakah MK bersedia memanggil saksi. Berdasarkan peristiwa sengketa Pemilu 2019 lalu, kata Bivitri, MK tidak bersedia.

"Jadi, dianggapnya memanggil saksi atau ahli adalah kewenangan masing-masing tim. Sementara, ketika Denny Indrayana membela Prabowo pada 2019 lalu, tim Prabowo meminta agar MK memanggil aparat kepolisian supaya bisa hadir di ruang sidang. Tapi, aparat kepolisian ini tidak berani hadir, kecuali ada perintah pengadilan. Dengan perintah pengadilan maka semua warga negara wajib hadir," katanya mengisahkan peristiwa lima tahun lalu itu.

Selain itu, tim Prabowo juga meminta kepada MK agar saksi dilindungi, salah satunya lewat mekanisme Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sayang, MK ketika itu tidak bersedia mengeluarkan surat perintah tersebut. 

Lebih lanjut, Ari Yusuf Amir mengaku optimistis MK akan menghasilkan putusan yang adil dari gugatan sengketa Pilpres 2024. Ini merupakan kali pertama terdapat dua gugatan sengketa hasil pilpres di MK.

Ari berharap besar kepada MK setelah dugaan kecurangan selama proses Pemilu 2024 yang mereka laporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak digubris.

"Kalau ditanya tentang Bawaslu, ya, gimana, ya, Bawaslu kita? Susah juga kami ngomongnya. Ada ratusan laporan yang kami buat di seluruh Indonesia. Ketika kami tanya kenapa banyak sekali yang tidak diproses, mereka tak memberikan jawaban," ujar Ari pada 21 Maret 2024 lalu. 

Kendati begitu, Ari menyebut, ada juga perkara yang diajukan ke Bawaslu dijatuhi sanksi. Namun, hukumannya hanya sebatas teguran.

"Insyaallah di forum MK, kami punya harapan besar. Kita tunggu saja nanti tanggal mainnya," tutur advokat senior itu.

Hal lain yang menyebabkan Ari optimistis hasil sidang MK nanti membuahkan hasil positif, lantaran melihat komposisi hakim konstitusi yang ada. Diketahui, sesuai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Hakim Anwar Usman tak dibolehkan ikut mengadili kasus sengketa Pemilu 2024.

Hal itu merupakan salah satu sanksi, lantaran ia terbukti melanggar kode etik berat, saat mengadili perkara soal revisi syarat untuk menjadi capres dan cawapres. Anwar merupakan adik ipar Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Ketika kami melihat bahwa pimpinan yang sekarang punya track record yang baik dan bagus. Beliau kemarin pada waktu putusan perkara nomor 090 sudah menunjukkan sikapnya. Ada juga dua hakim baru. Jadi, ini darah segar. Kami juga tahu track record-nya baik. Insyaalah, kami optimistis dengan hakim-hakim yang ada di MK," tutur Ari.

Pimpinan yang dimaksud Ari adalah Ketua baru MK, Suhartoyo. Ia menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang menolak merevisi syarat capres dan cawapres.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.