TKN Tantang PDIP Tarik Menterinya di Kabinet Jokowi

26 Apr 2024, 09:41 WIB

Presiden Jokowi hadir dalam puncak peringatan bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta (dok. PDIP)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Silfester Matutina menantang PDI Perjuangan (PDIP) menarik kadernya yang bertugas sebagai menteri di kabinet Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sebab, keberadaan PDIP belakangan ini dianggap sering membuat gaduh dan menjelek-jelekan Presiden Jokowi.

"Jadi kan selama ini kan PDIP adalah partai yang berkoalisi dengan pemerintahnya. Termasuk partai yang berkuasa. Tapi dalam perjalanannya hampir tiap saat PDIP itu selalu membuat gaduh dan menjelekan pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kan ini suatu ambigu ya, di satu sisi PDIP berkuasa, tapi di sisi lain menghantam pemerintah gitu loh yang selama ini termasuk orang-orang mereka ada di dalam," kata Silfester kepada IDN Times, Jumat (26/4/2024).

1. TKN soroti PDIP yang masih bawa narasi pemilu curang hingga gugat ke PTUN

Presiden Joko Widodo (kanan) memegang tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (kiri) saat berjalan bersama di sela berlangsungnya Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (6/6/2023). (ANTARA FOTO/Monang Sinaga)

Silfester juga menyayangkan PDIP yang masih membawa narasi dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan hasil sengketa pilpres. Dia lantas mempertanyakan tujuan PDIP yang menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dugaan perbuatan melawan hukum saat menerima pencalonan Gibran.

"Semua pihak penyelenggara dalam hal ini termasuk pemerintah dalam hal ini kan juga ada orang-orang PDIP sendiri. Dan PDIP juga ikut sebagai peserta pemilu. Dan itu kan ada saksi dari PDIP sendiri caleg-calegnya maupun dari paslon 01, 02, 03. Dan kita tahu memang tidak ada kecurangan seperti yang dituduhkan," tegasnya.

Oleh sebabnya, ia kembali menekankan lebih baik PDIP menarik seluruh menterinya dari jajaran kabinet. Keputusan itu perlu diambil agar pernyataan PDIP sejalan dengan sikap politiknya.

"Makanya kami mengatakan dari sebagai Wakil Ketua TKN dan juga salah satu ketua relawan militannya Pak Jokowi, lebih baik dan lebih gampang daripada PDIP pusing-pusing dan berhalusinasi terus, menghantam terus pemerintah Jokowi, lebih baik sekalian saja menarik seluruh menterinya," ucapnya.

2. PDIP embuskan isu negatif hingga menyatakan Jokowi dan Gibran bukan kadernya

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Silfester pun mengkritisi tidak konsistennya PDIP yang baru-baru ini menyebut bahwa Jokowi dan Gibran bukan lagi kadernya. Namun di sisi lain, sejumlah kader partai berlambang kepala banteng itu masih betah menduduki kursi kabinet.

"Itu yang menurut logika kami lebih baik dilakukan PDIP daripada tiap hari menghembuskan isu-isu yang negatif, isu-isu bohong juga, dan apalagi mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah bukan anggota PDIP," ungkapnya.

3. TKN sindir PDIP betah jadi oposisi

Ilustrasi PDI Perjuangan (IDN Times/Aryodamar)

Lebih lanjut, Silfester juga menyindir PDIP yang betah dan bahagia menjadi oposisi seperti di pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ya kalau begitu mundur saja, jadilah oposisi. Toh oposisi itu kan baik untuk bangsa kita, melakukan check and balances terhadap pemerintahan, apalagi mereka juga mengatakan bahwa selama 10 tahun SBY berkuasa, mereka bahagia sebagai oposisi," ungkapnya.

Silfester lantas mendorong agar PDIP berani menjadi oposisi pemerintahan di sisa periode kepemimpinan Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi. PDIP dianggap sudah tidak memiliki fungsi sebagai parpol di koalisi pemerintah.

Menurutnya, lebih baik pemerintahan diisi oleh pihak-pihak yang mau bekerja untuk rakyat, memajukan bangsa, dan mempunyai hati sepemikiran dengan Presiden Jokowi.

"Jadi setelah dilakukan saja, kebahagiaan mereka sebagai oposisi, pemerintah Presiden Jokowi tidak butuh mereka sebagai koalisi, dan juga kami rakyat merasa tidak ada fungsinya PDIP di pemerintahan," imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, sejumlah kader PDIP yang tercatat jadi menteri di kabinet Jokowi ialah Menteri Sosial, Tri Rismaharini; Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly; Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki; Menteri PAN-RB, Azwar Anas; Menteri PPPA, Bintang Puspayoga; Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono; dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.