Jakarta, IDN Times - Pakar Intelijen dan Keamanan dari Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta, mengingatkan TNI-Polri meningkatkan kewaspadaan selama Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Prabowo melakukan kunjungan kerja selama dua pekan pada bulan ini. Momen ini, kata Stanislaus, rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk merongrong stabilitas politik dalam negeri.
Stanislaus mengatakan, masih ada pihak yang belum menerima Gibran sebagai wakil presiden. Menurutnya, hal itu menunjukkan masih adanya ketidakpuasan politik.
“Kritik atau ketidakpuasan terhadap pemerintah bisa disampaikan melalui cara-cara yang bertanggung jawab. Namun, pemimpin yang telah sah dan dilantik secara konstitusi harus dijaga dan dilindungi,” ucap dia.
Stanislaus menyampaikan, TNI-Polri dan intelijen memiliki protokol khusus untuk mengawal keselamatan pimpinan negara, terutama saat Prabowo berada di luar negeri. Ia yakin aparat sudah mengantisipasi segala risiko ancaman yang mungkin muncul dan siap mengambil langkah preventif guna menjaga stabilitas.
"Saya yakin aparat keamanan dan intelijen sudah bekerja. Jika ada pihak yang berusaha menciptakan gangguan, aparat akan segera mengambil tindakan sesuai prosedur," ucap dia.
Selain itu, Stanislaus mengingatkan seluruh pihak agar meningkatkan kewaspadaan karena Pilkada Serentak 2024 digelar pada akhir November.
“Momentum seperti Pilkada serentak memang rawan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak puas atau yang tidak senang dengan pemimpin yang terpilih. Maka, peran aparat keamanan sangat penting dalam menjaga ketertiban,” ucap dia.
Stanislaus menyarankan aparat keamanan untuk tidak serta-merta melakukan tindakan represif terhadap pihak-pihak yang diduga akan membuat kegaduhan. Menurutnya, pendekatan humanis dan dialog jauh lebih efektif dalam meredam gerakan kelompok yang berisiko mengancam stabilitas.
“Aparat keamanan harus menutup setiap celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengganggu keamanan, namun tanpa tindakan represif berlebihan. Pendekatan melalui dialog lebih efektif dalam menurunkan minat pihak-pihak yang berniat membuat kekacauan,” katanya.
Ia menekankan, dalam negara demokrasi, pendapat berbeda merupakan konsekuensi yang harus diterima.
"Dialog menjadi cara yang tepat untuk mengurangi ketegangan dan memastikan agar ancaman dapat dikelola secara kondusif," jelasnya.