TNI Sebut Film Pesta Babi Wajib Lulus Sensor, Analis: Tak Nyambung!

16 Mei 2026, 06:00 WIB

Santi Dewi

TNI Sebut Film Pesta Babi Wajib Lulus Sensor, Analis: Tak Nyambung!

Poster film dokumenter Pesta Babi. (www.instagram.com/@idbaruid)

Intinya Sih

Pernyataan TNI soal kewajiban sensor film 'Pesta Babi' dikritik dua pakar hukum yang menilai film dokumenter nonkomersial tidak wajib memiliki sertifikat lulus sensor.
Analis menilai tindakan TNI membubarkan pemutaran film menunjukkan keterlibatan militer dalam urusan sipil dan politik, serta mengingatkan pada pola pembatasan kebebasan era Orde Baru.
TNI beralasan pelarangan dilakukan karena film belum lulus sensor dan dikhawatirkan memicu disinformasi serta gangguan stabilitas sosial di Papua.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Dua pakar hukum mengkritik pernyataan Kepala Dinas Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto soal pemutaran film dokumenter 'Pesta Babi'. Tri menyebut, film tersebut tak bisa ditonton oleh publik karena belum mengantongi sertifikat lulus sensor (STL) dari Lembaga Sensor Film. Hal itu, kata Perwira menengah di TNI AD tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 mengenai perfilman.

Tetapi, pandangan tersebut dimentahkan oleh Direktur Indonesia RISK Centre, Julius Ibrani. Ia menilai, argumen Tri tidak nyambung sebab 'Pesta Babi' bukan merupakan film untuk keperluan komersial yang diedarkan di bioskop.

"Argumen itu bukan saja salah kaprah tapi sama sekali tidak nyambung. Film 'Pesta Babi' itu justru masuk ke dalam kategori film yang dikecualikan atas kewajiban memiliki STLS. Film tersebut masuk kategori film studi, dokumenter untuk komunitas tertentu dan tidak ada tujuan komersialisasi sama sekali," ujar Julius ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Jumat (15/5/2026).

"Jadi, dia bukan obyek yang diwajibkan untuk memiliki STLS," imbuh mantan Direktur Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) itu.

Dengan adanya argumen tersebut, kata Julius, justru menunjukkan TNI sudah terbiasa tidak patuh terhadap aturan yang berlaku di warga sipil. Sebab, militer seenaknya menerjemahkan hukum sipil untuk membungkam masyarakat.

1. Pakar mempertanyakan sejak kapan TNI ikut mengurus sensor film

Ilustrasi prajurit TNI (tniad.mil.id)

Sementara, dalam pandangan Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform (DeJure), Bhatara Ibnu Reza, aksi TNI melarang pemutaran menandakan militer makin jauh masuk ke dalam isu politik. TNI pun dinilai semakin jauh dari profesional dan tupoksi.

"Ini semakin parah. Film dokumenter tidak perlu ada sensor. Lagipula sejak kapan kemudian Kapendam ngurusin sensor film? Ini menandakan TNI benar-benar sudah berpolitik di bawah rezim Prabowo dan ini watak asli mereka," ungkap Bhatara kepada IDN Times melalui telepon, Jumat (15/5/2026).

Ia menambahkan, hampir dua tahun terakhir Indonesia perlahan mulai kembali ke Orde Baru di mana publik tak bisa menikmati kebenaran dan perspektif yang berbeda. Hal itu tercermin dari larangan pemutaran film Pesta Babi di sejumlah titik oleh TNI.

"Bahkan, TNI berani masuk ke dalam kampus dan memengaruhi dunia kampus. Sayangnya, ada sebagian para petinggi kampus yang terpengaruh dan menilai bahwa ini bukan film edukatif," katanya.

Salah satu kampus yang diketahui membatalkan secara mandiri pemutaran film Pesta Babi yakni Universitas Padjajaran. Petinggi kampus beralasan film tak bisa diputar karena sedang berada di momen libur panjang.

"Padahal, lewat film ini, kita berbicara soal bagaimana bersolidaritas dengan masyarakat Papua yang sampai saat ini kekayaan alamnya dirampas. Bahkan, mereka tak punya jaminan dan hak konstitusi sebagai WNI," imbuhnya.

2. Tak mungkin TNI bergerak sendiri membubarkan nobar film tanpa perintah

Dandim 1501 Ternate, Letnan Kolonel Inf Jani Setiadi membubarkan kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di Benteng Oranje, Ternate. (Dokumentasi Watchdoc)

Lebih lanjut, Bhatara tak percaya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bahwa pemerintah tak pernah memerintahkan pembubaran nobar film Pesta Babi. Bila itu yang terjadi, maka kondisi negara sudah gawat.

"Sebab, itu bermakna pemerintah tak lagi memiliki kontrol terhadap tentaranya yang bergerak sendiri. Bila mengikuti logika itu," kata pria yang juga menjadi pengajar hukum di Universitas Trisakti itu.

"Tapi, mana mungkin begitu. Mana ada tentara yang bergerak tanpa ada perintah? Tidak mungkin! Itu logika konyol! Siapa yang menggerakan Dandim (untuk membubarkan), tentu Panglima Kodam, nah itu kan akan berjenjang ke atas," imbuhnya.

Menurut Bhatara, yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak lebih dari buang badan agar tak perlu bertanggung jawab. Strategi semacam itu, kata Bhatara, bukan lagi hal baru.

3. Film yang tak lulus sensor dikhawatirkan bisa memecah belah bangsa

Ilustrasi peta Papua. (IDN Times/Sukma Shakti)

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto mengimbau masyarakat agar lebih cerdas dalam memilah informasi. Termasuk tidak ikut menonton film besutan Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale itu. Sebab, film tersebut belum mengantongi sertifikasi lulus sensor yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (LSF).

"Film itu belum mengantongi sertifikasi lulus sensor (SLS) dari lembaga sensor film (LSF)," ujar Tri di dalam keterangan pada Jumat (15/5/2026).

Lantaran hal itu, pihaknya menilai, tak tepat film Pesta Babi diputar di ruang publik. "Maka, kami mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat," kata perwira menengah di TNI Angkatan Darat (AD) itu.

Di sisi lain, situasi keamanan dan stabilitas sosial di Papua, kata Tri, harus tetap dijaga. Apalagi di tengah program pembangunan yang saat ini terus berjalan di sejumlah wilayah.

Selain di Ternate, pemutaran film Pesta Babi di Bali juga didatangi oleh TNI. Militer menanyakan apakah kegiatan pemutaran film mengenai kolonalisme di Papua tersebut sudah mengantongi izin.