Yusril Bantah Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Arahan Pemerintah
- Yusril Ihza Mahendra menegaskan pembubaran nobar film 'Pesta Babi' bukan arahan pemerintah pusat dan pemutaran film tetap berlangsung di beberapa lokasi.
- Film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan, dan Yusril menilai kritik semacam itu wajar meski judulnya provokatif.
- Yusril menyebut pemerintah dapat mengambil pelajaran dari isi film serta menegaskan komitmen terhadap kebebasan berekspresi yang disertai tanggung jawab moral.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara soal pembubaran nonton bareng (Nobar) film Pesta Babi di sejumlah lokasi. Dia membantah pembubaran arahan dari pemerintah pusat, karena menurutnya pemutaran film tersebut tetap berlangsung di sejumlah lokasi.
"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
1. Yusril klaim kritik adalah hal wajar
Yusril menjelaskan, film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup. Menurutnya, kritik semacam itu wajar.
"Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu memang kontroversial. 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita', tampak bersifat provokatif," kata Yusril.
"Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan menggelar diskusi dan debat. Dengan demikian, publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," lanjutnya.
2. Pemerintah dapat ambil pelajaran dari kritik di film itu
Menurut Yusril, pemerintah dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan dalam film tersebut. Tujuannya untuk perbaikan di lapangan.
"Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki," ujar Yusril.
3. Yusril klaim pemerintah menjamin kebebas berekspresi
Yusril mengklaim pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.
"Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi. Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu," kata Yusril.
