TNI Tahan Letkol Arman, Pemilik Rumah Dinas yang Dipakai Markas Judol

Sementara, Wakil Direktur Imparsial, Husein Ahmad, menilai tidak masuk akal bila pemilik rumah dinas tidak mengetahui ada aktivitas judol di kediamannya, sebab di komplek militer terdapat komandan komplek. Komandan inilah yang mendata siapa saja orang yang dibolehkan masuk dan keluar.

"Komandan komplek ini juga mendata siapa saja orang yang tinggal dan kalau ada saudara yang datang, komandan komplek pasti tahu. Seandainya ada orang yang tidak dikenal beraktivitas di salah satu rumah dinas tersebut, komandan komplek akan tahu dan menegur ke pemilik rumah asli," ungkap Husein ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Jumat.

Apalagi, kata Husein, aktivitas praktik judol itu terjadi pada anggota TNI dengan pangkat perwira menengah dan jabatan sebagai kepala seksi intel. Maka, pengamanan di rumah dinas itu dipastikan tidak akan luput terjadi. Sebab, sosok Letkol Arman memegang jabatan penting.

Di sisi lain, Letkol Arman juga dikenakan hukuman tambahan lantaran menyewakan rumah dinasnya kepada orang asing. Sebab, rumah dinas merupakan aset milik negara yang tidak dapat dipinjam pakai kepada pihak lain.

Lantaran tindak pidana judol, kata Husein, TNI wajib memeriksa apakah Letkol Arman bertindak sendirian. Namun, ia meyakini tindak pidana judol bisa berjalan lantaran memiliki jaringan.

"Jadi, kasus ini harus dikembangkan juga, dan tidak hanya berhenti sampai di pemilik rumah. Tetapi harus ditelusuri, apakah kemudian ada jaringan atau sindikat, karena aktivitas judol itu bukan satu aktivitas pidana yang dapat dilakukan oleh orang dalam jumlah sedikit, dan membutuhkan modal dalam jumlah besar," ungkapnya.

Kasus ini, kata Husein, menjadi ujian bagi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang diisukan bakal menjadi calon kuat Panglima TNI.

"Kalau dia memang punya komitmen yang serius untuk membenahi TNI harus dibuktikan dengan mengungkap jaringan ini," katanya.

Paling tidak, kata Husein, atasan dari Letkol Arman Jab juga ikut diperiksa. Tetapi upaya membongkar jaringan aktivitas judol ini baru bisa terjadi bila kasusnya nanti bergulir di peradilan umum.

Husein menilai Letkol Arman Jab bisa dikenakan tiga tindak pidana. Pertama, dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Analisis itu muncul, lantaran ia menyewakan rumah dinasnya ke pihak lain.

"Artinya, ia diduga kuat menerima aliran uang dari aktivitas yang melanggar hukum," katanya.

Kedua, Arman diduga melanggar disiplin militer, karena menyewakan aset milik negara kepada orang lain dan membiarkan terjadi tindak pidana di sana.

"Ia juga diduga terkena pasal penyertaan tindak pidana," tutur dia.

Ketiga, ia bisa diduga melindungi aktivitas judol yang terjadi di rumah dinasnya. Maka, Husein meyakini tidak hanya Arman saja yang bertindak.

"Jaringannya pasti lebih banyak lagi, enggak mungkin (aliran uang) hanya ke dia. Karena ini satu bisnis yang menghasilkan uang yang sangat banyak," ujarnya.

Sementara, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak berjanji akan menindak tegas anggota aktif yang memfasilitasi rumah dinasnya menjadi markas judol. TNI AD, kata Maruli, tidak akan melindungi pelaku.

"Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas," ungkap Maruli di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober 2026.

Maruli mengatakan TNI AD akan merespons cepat bila terbukti prajurit TNI ikut terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

"Kalau kita respons cepat. Sudah pasti, cepat," kata jenderal bintang empat itu.