Top 5: Biaya Haji 2025 Lebih Murah hingga Nasib RUU Perampasan Aset
Jakarta, IDN Times - Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada 2025 kemungkinan besar lebih murah ketimbang tahun sebelumnya. Sehingga biaya haji secara keseluruhan menjadi lebih murah.
Selain soal biaya haji 2025, pembaca IDN Times juga sepajang Jumat (27/12/2024) banyak menyoroti artikel dugaan keterlibatan anggota DPR di kasus CSR BI, nasib RUU Perampasan Aset dan beberapa artikel menarik lainnya yang terangkum dalam #IndonesiaHariIni.
1. Kemenag pastikan biaya haji 2025 lebih murah dari tahun lalu
Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menggelar rapat bersama Menteri Sekretaris Negara Hadi Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024). Rapat itu juga dihadiri pengawas penyelenggara ibadah haji 2025 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Baca selengkapnya di tautan ini.
2. LSI Denny JA: Wacana kepala daerah dipilih DPRD dapat sentimen negatif
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil riset terbarunya menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu hasil riset menyatakan wacana kepala daerah dipilih DPRD dapat sentimen negatif. Baca selengkapnya di tautan ini.
3. Nasib RUU Perampasan Aset di era Presiden Prabowo, maju atau mundur?
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, pada Rabu (18/12/2024), tengah menjadi sorotan. Betapa tidak, Prabowo dalam kesempatan itu meminta koruptor mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara. Jika koruptor mengembalikan hasil curian, Prabowo menyebut mungkin saja mereka akan dimaafkan. Baca selengkapnya di tautan ini.
4. Komisi III desak polisi pemeras penonton DWP dipecat, atasan ditindak
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas mendesak polisi yang memeras penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) dipecat dan dihukum berat. Oknum polisi itu telah melakukan tindak pidana dan mencoreng nama baik Indonesia di internasional. Baca selengkapnya di tautan ini.
5. KPK dalami keterlibatan 2 anggota Komisi XI DPR terkait korupsi CSR BI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan kepada Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan dan Anggota Komisi XI Fraksi NasDem Satori terkait dugaan tindak pidana rasuah dana corporate sosial responsibilty (CSR) di Bank Indonesia (BI) sebagai saksi. Baca selengkapnya di tautan ini.
