Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama/Ahok sedang dalam masa cuti karena menjalani kampanye Pilkada 2017. Seperti yang kita tahu, akhir November kemarin, Ahok menunjuk salah satu anggota Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Adalah Soni Sumarsono yang menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta selama empat bulan masa kampanye.
Akan tetapi, baru satu bulan pertamanya, Sumarsono membuat beberapa perubahan atas kebijakan Ahok selama ini. Apa saja ya?
Seperti dilansir Kompas.com, Sumarsono menyebut kalau pemimpin Jakarta tidak bisa lepas dari budaya Betawi. Maka, Sumarsono pun kembali menjalin hubungan baik dengan Bamus Betawi yang sempat 'diamuk' Ahok. Bamus Betawi adalah ormas yang disokong oleh APBD DKI Jakarta.
Setiap tahunnya, Bamus Betawi harusnya mendapat 4 miliar rupiah. Namun, pada saat kepemimpinan Ahok, Bamus Betawi dianggap bersikap politis dengan menyebut pemimpin Jakarta harus orang Betawi dan melontarkan kebencian pada Ahok saat acara yang disponsori oleh Pemerintah DKI.
Alhasil, Ahok pun memutus dana tersebut. Namun, Sumarsono justru meneruskan dana tersebut untuk 2016 ini. Memang tidak sebesar harusnya, yakni 2,5 miliar rupiah. Tahun depan Sumarsono telah meresmikan dana hibah 5 miliar rupiah dari APBD DKI Jakarta 2017.
Gebrakan lain dari Sumarsono adalah dihentikannya 14 proyek lelang yang ada di era Ahok. Lelang tersebut dilakukan agar mempercepat proses pengerjaan proyek. Namun, DPRD DKI menyebut kalau lelang tersebut tidak etis karena tidak melalui persetujuan mereka.
Maka, Sumarsono yang mengaku ingin menjaga suasana politik ibu kota lebih baik memutuskan untuk menghentikan 14 proyek tersebut sementara.
Sebelum Presiden Joko Widodo membentuk saber pungli (Satuan Pemberantasan Pungli) Ahok ternyata sudah membuat hal serupa dengan nama "Tim Monitoring Pungli". Namun, tim hanya mengawasi tidak menindak. Hal ini yang akhirnya di-upgrade oleh Sumarsono.
Dirinya menyebut kalau harus ada tindakan lanjut terkait pungli ini. Maka, tim tersebut jadi saber pungli DKI Jakarta.
Seperti dikutip dari Beritajakarta.com, Sumarsono pun membuat kebijakan bahwa pekerja harian lepas (PHL) harus diberikan kepada warga ibu kota atau pemegang KTP DKI Jakarta. PHL adalah lapangan kerja yang dibuat oleh pemerintah provinsi demi warganya.
Nah, Sumarsono membatasi lapangan pekerjaan tersebut bagi pemegang KTP Jakarta saja. Dirinya tidak ingin kalau orang-orang luar Jakarta justru yang mendapat pekerjaan sementara warga ibu kota tidak dapat apa-apa.
Kebijakan Sumarsono memang ada yang mengubah dan berbeda dari kebijakan Ahok. Namun, Sumarsono tidak meninggalkan kebudayaan blusukan dan melihat langsung proyek DKI yang berlangsung. Sumarsono akan menjabat Plt Gubernur sampai Februari 2017.