Puan Sebut Belum Terima Surpres Penggantian Panglima TNI

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, hingga saat ini belum menerima surat presiden berisi penggantian Panglima TNI Agus Subiyanto. Isu penggantian Panglima TNI sudah santer terdengar usai Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diganti oleh Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026. Selain itu, di media sosial juga santer beredar isu Panglima TNI segera diganti dalam waktu dekat.
"Surpres belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang," ungkap Puan ketika memberikan keterangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (10/11/2026).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, proses administrasi surat yang masuk baru berjalan pada hari pembukaan Masa Persidangan II tahun sidang 2026-2027. Ia pun menjamin belum ada surpres pergantian Panglima TNI.
"Jadi, surat-surat yang masuk pun baru dalam tahap pemeriksaan di tata usaha. Jadi, baru hari ini akan masuk ke pimpinan," tutur dia.
Agus diketahui dilantik oleh Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo pada November 2023 lalu. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta pada periode 2009 hingga 2011. Ketika itu, Jokowi sedang menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Pengganti Agus diisukan bakal kembali berasal dari matra Angkatan Darat (AD). Namun, dalam pandangan analis pertahanan dan keamanan dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, saat ini merupakan giliran matra Angkatan Laut (AL) untuk mengisi jabatan Panglima TNI. Dalam pandangannya, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menawarkan alternatif yang relatif netral dan kuat secara profesional bila diberikan kesempatan sebagai Panglima TNI.
"Dari perspektif organisasi, penunjukkan Muhammad Ali juga akan mengembalikan keseimbangan antarmatra yang selama ini menjadi salah satu tradisi tidak tertulis dalam regenerasi kepemimpinan TNI. Sedangkan, dari sisi keseimbangan organisasi, ada alasan yang cukup kuat agar giliran kepemimpinan kembali diberikan ke matra laut," ungkap Selamat kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Agustus 2026 lalu.
Posisi Panglima TNI yang dikembalikan ke matra laut, katanya, bukan semata-mata soal pemerataan jabatan, tetapi juga menjaga rasa memiliki (sense of ownership) seluruh matra terhadap institusi TNI.






















