Ajukan Revisi UU Ibu Kota, Wagub DKI: Kita Harap Jakarta Tetap Eksis
Suasana sepi di Jalan Sudirman, Jakarta pada Kamis (9/4/2020). (IDN Times/Herka Yanis)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan pengajuan revisi undang-undang ini terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur.
"Sekarang ini kita kan ibu kota akan pindah ke Kaltim, tentu DKI punya kepentingan," kata Riza kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).
Baca Juga: Ketua Pansus Targetkan Pembahasan RUU IKN Rampung Awal 2022
1. Memperjelas posisi Jakarta selama masa transisi
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali hingga 2 Agustus mendatang (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, revisi tersebut guna memperjelas posisi Jakarta selama masa transisi. Diharapkan, Jakarta bisa menjadi kota perdagangan, bisnis, pendidikan dan seni budaya setelah ibu kota dipindahkan.
"Setelah diproses ini transisinya seperti apa Jakarta menjadi apa?" kata dia.
2. Riza ingin Jakarta tetap eksis
Foto udara kendaraan melintas di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Sabtu (28/3/2020) (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Sehingga, kata Riza, Jakarta tetap eksis meski tak lagi berstatus sebagai ibu kota negara.
"Kita berharap dengan berpindahnya ibu kota ke Kaltim, Jakarta bisa tetap hadir sebagai kota besar di dunia yang juga, setelah dipindahkan ibu kota dia tetap bisa eksis," kata dia.
Baca Juga: Bukhori PKS: RUU IKN Belum Prioritas, Pemulihan Ekonomi Lebih Urgen
3. Jakarta ingin tetap berstatus otonomi khusus
Suasana salah satu sudut ibukota saat kendaraan melintas di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (28/3/2020) (ANTARA FOTO/Retno Esnir)Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengusulkan sejumlah pokok perubahan dalam revisi UU Nomor 29 Tahun 2007. Beberapa di antaranya adalah peran DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, status tetap daerah otonomi khusus, dan satu level pemerintahan di provinsi.
"Dan kewenangan yang dimiliki terkait di bidang ekonomi, investasi, urban planing, dan transportasi," ujar Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Diani Sadia Watialam, baru-baru ini.
Berita Terkini Lainnya
