Panas! PKS vs PDIP di Rapat Paripurna DKI Soal BBM: Kami Punya Hak
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.
Di sela-sela rapat, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Yani menyampaikan interupsi soal kenaikan harga BBM.
"Berdasarkan hasil aspirasi dan masukan dari warga masyarakat DKI Jakarta yang kami dapatkan, terutama bagaimana keluhan warga masyarakat DKI Jakarta dan keberatan mereka terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Yani, di ruang rapat paripurna, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga: Detik-Detik PKS Walkout dari Paripurna DPR, Dibiarkan Puan Maharani
1. Dampak kenaikan BBM menambah beban hidup masyarakat
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung RajasaYani menerangkan, dampak kenaikan harga BBM ini begitu besar dan menambah biaya beban hidup masyarakat.
"Dampaknya kepada mereka yang masih menganggur, usaha mikro, tukang ojek, ojek online, pedagang keliling, kurir, guru, perawat, dan pegawai kecil lainnya," terang dia.
Achmad Yani kemudian mengatakan, bahwa fraksinya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah pusat.
Baca Juga: Tolak Harga BBM Naik, PKS Jatim Bikin Perlawanan Lewat Ini
2. Bukan momentumnya PKS sampaikan sikap politik
PKS keluar (walkout) dari ruang sidang paripurna hari ini, Selasa (6/9/2022). Mereka menolak kenaikan harga BBM saat Menkeu Sri Mulyani menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBN 2021. (IDN Times/Melani Putri)Tak lama kemudian, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono mengatakan, bahwa ini bukan momentum yang tepat bagi PKS bicara soal kenaikan harga BBM.
"Pimpinan, ini bukan momentum untuk menyatakan sikap politik, ini bukan penyampaian sikap politik, pimpinan mohon izin," kata Gembong, dalam forum yang sama.
Baca Juga: PKS Usai Walkout: Tak Ada Kesepakatan Menaikkan BBM di Komisi VII
3. Ingin sampaikan aspirasi
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Achmad Yani pun tak tinggal diam, dia mengatakan sebagai wakil rakyat, pihaknya punya sikap agar suara mereka disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
"Pimpinan, kami punya hak untuk menyampaikan sikap agar suara kami disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui pimpinan DPRD DKI Jakarta," tutur dia.
"Kami ini wakil rakyat. Buat apa kami berdiri di sini hanya bengong dan hanya mendengarkan uraian yang disampaikan oleh pimpinan," lanjutnya.
Berita Terkini Lainnya
