Unggah Konten Bahaya Buzzer, Aktivis Demokrasi Dapat Serangan Doxing

Lebih lanjut, menurut Neni, di dalam konten yang ia unggah pada 5 Mei lalu itu, tidak ada nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Konten video itu, kata Neni, ditujukan secara umum kepada seluruh kepala daerah yang terpilih lewat Pilkada 2024.

"Saya akui dalam beberapa video lainnya, saya mengkritik kebijakan Kang Dedi Mulyadi tetapi di dalam video lainnya ada pula yang saya beri apresiasi. Saya kira ini adalah hal yang wajar. Saya tidak melakukan penyerangan secara pribadi, sebab yang saya kritisi adalah kebijakannya," tutur Neni.

Namun, di dalam konten tersebut, Neni turut menyinggung kepala daerah yang membuat kebijakan pemotongan anggaran belanja iklan di media dan menduga dana tersebut dialihkan untuk membiayai para pendengung.

Sementara, kepala daerah yang tengah mendapat sorotan karena memangkas anggaran belanja iklan ke media adalah Dedi Mulyadi. Pada awal Mei 2025 lalu, Dedi mengumumkan pemangkasan anggaran belanja iklan media Pemprov Jabar dari semula Rp50 miliar menjadi tinggal Rp3 miliar.

Neni menyebut pejabat tinggi yang dikritisi tidak hanya Dedi Mulyadi. Ada banyak pejabat publik lainnya yang dikritik lewat platform TikTok.

"Saya hanya memberikan penekanan tentang pentingnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang sangat krusial harus disertaai dengan kajian akademis secara komprehensif dan data yang mendukung dengan transparan, akuntabel dan tidak serampangan," katanya.

Sementara, konten Neni yang dibuat awal Mei lalu ditanggapi oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi pada 16 Juli 2025 lalu. Gubernur dari Partai Gerindra itu membantah dana untuk belanja iklan media dialihkan untuk membiayai buzzer dan pemolesan citra dirinya.

"Ada yang menyampaikan bahwa tidak ada artinya pemangkasan anggaran media Rp47 miliar kemudian uangnya digunakan untuk bayar para buzzer. Saya sampaikan silakan dicek di anggaran Pemprov Jawa Barat, di dinas informasi dan komunikasi, ada gak sih anggaran untuk bayar para buzzer," ujar pria yang akrab disapa KDM dalam konten berjudul 'data dan faktanya.'

Ia bahkan mendorong Neni seandainya menemukan anggaran di APBD Pemprov Jabar untuk membiayai buzzer, agar temuan tersebut dilaporkan ke aparat penegak hukum. "Datanya terbuka kok, tinggal diambil saja. Silakan datangi Dinas Informasi Komunikasi, menanyakan anggarannya (untuk bayar buzzer)," imbuhnya.

Sejak ada unggahan konten dari Dedi Mulyadi itu, dua akun media sosial Neni banjir hujatan dan kata-kata kasar. "Saya berupaya merespons dengan baik, namun akun-akun tersebut melakukan tindakan yang lebih brutal," kata Neni.

Bahkan, dalam satu komentar, ada yang menuding Deni sebagai buzzer dari Denny Cagur dan PDI Perjuangan (PDIP).

Neni pun menyesalkan langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat yang mengunggah fotonya di akun media sosial resmi tanpa izin. Selain itu, kontennya di TikTok ditafsirkan secara sepihak, menghakimi dan disebarluaskan melalui akun resmi Diskominfo.

"Alih-alih memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat, yang terjadi justru mematikan ruang kebebasan itu dengan tindakan represif," ujar Neni.

"Padahal, kita sudah berpuluh-puluh tahun melangkah dari runtuhnya rezim Orde Baru," imbuhnya.

Ia menilai upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jabar cerminan dari upaya pembungkaman. Hal tersebut menjadi penanda jatuhnya demokrasi dan naiknya otoritarianisme.

"Saya tentu berharap negara sebagai pemegang otoritas hukum dan pembuat kebijakan masih membuka ruang untuk kebebasan berpendapat dan memberikan perlindungan hak berkumpul, berserikat dan berpendapat," tuturnya.