Usman Hamid: Prabowo Harus Revisi Aturan yang Membungkam HAM

20 Okt 2024, 15:15 WIB

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid (tengah). (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia yang dipimpin Presiden RI baru yaitu Prabowo Subianto memiliki pekerjaan rumah yang mencakup banyak hal.

"Baik itu menyangkut hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berekspresi yang menyempit, hingga hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang terampas seperti yang dialami oleh masyarakat adat dan komunitas lokal," ujar Usman Hamid dalam keterangan yang diterima IDN Times, Minggu (20/10/2024).

1. Hak Asasi Manusia

Jokowi dan Prabowo jalani upacara pisah-sambut di Istana Merdeka pada Minggu (20/10/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Kemudian Usman Hamid juga menyinggung mengenai hak asasi manusia (HAM), di mana Presiden Prabowo Subianto diminta untuk segera mencabut atau merevisi peraturan yang disebut Usman Hamid digunakan untuk memberangus HAM atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai.

"Presiden baru harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa ancaman, serangan, intimidasi dan pelecehan terhadap pembela HAM, aktivis, serta jurnalis dan kantor media, diselidiki dengan segera, secara menyeluruh, dengan tidak memihak, secara independen, transparan dan efektif, dan bahwa mereka yang diduga bertanggung jawab atas hal tersebut diadili sesuai dengan standar peradilan yang adil," jelasnya.

2. Kekerasan aparat

Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Merdeka menggunakan mobil Pindad Maung Garuda (IDN Times/Muhammad Ilman Na'fian)

Selanjutnya Usman Hamid membahas mengenai persoalan kekerasan aparat, baik itu Polisi maupun TNI. Jika memang Presiden RI Prabowo Subianto serius mewujudkan masyarakat tanpa penindasan seperti dalam pidatonya, maka harus ada akuntabilitas dari kekerasan yang dilakukan aparat.

"Tentu saja pekerjaan rumah dari negara juga termasuk mengungkap tuntas pelanggaran HAM berat masa lalu, bahkan jika pelanggaran ini diduga melibatkan orang yang menjabat presiden. Pengusutan tuntas pelanggaran HAM masa lalu sangat penting bagi korban," lanjut dia.

Usman Hamid juga mengatakan kalau demokrasi erat kaitannya dengan kebebasan sipil. Karena itu, banyak orang menilai kualitas demokrasi Indonesia menurun ketika mereka melihat banyak demonstrasi yang mengkritik kebjakan pemerintah dibubarkan atau direspon secara represif oleh aparat keamanan.

3. Menegakkan keadilan

Presiden Prabowo Subianto dan Waki Presiden Gibran Rakabuming Raka (dok. istimewa)

Prabowo Subianto dalam pidatonya juga mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang bisa mewujudkan sesuatu yang mustahil, di mana menurut Usman jika pernyataan tersebut sungguh-sungguh maka Prabowo juga harus berkomitmen untuk mewujudkan keadilan bagi korban.

"Bangsa yang besar adalah Bangsa yang berani menegakkan Keadilan. Langkah awal bisa dimulai dengan mendukung proses yudisial kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus kekerasan 1965 dan penghilangan paksa," ujar dia.

Terakhir, Usman Hamid meminta Prabowo Subianto untuk memenuhi semua janji yang diucapkan dalam pidato sesuai dengan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal.