Jakarta, IDN Times - KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp86,2 triliun. Anggaran yang diusulkan KPU ini membengkak drastis dibandingkan Pemilu 2019 lalu. Mengapa anggaran Pemilu 2024 begitu besar?
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, ternyata dari Rp86,2 triliun anggaran yang diusulkan itu, 70 persennya untuk honor penyelenggara pemilu.
"Disitulah (usulan anggaran KPU) terjadi pembengkakan," ujar Guspardi saat dihubungi, Jumat (17/9/2021).
Diketahui, KPU mengusulkan agar honor petugas di badan ad hoc seperti petugas PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pantarlih, dan Pantarlih Luar Negeri dinaikkan. Selain itu, KPU mengusulkan agar para petugas ini diberi jaminan kesehatan.
Guspardi menjelaskan, KPU ingin agar honor petugas badan ad hoc sesuai upah minimum regional (UMR) di masing-masing daerah.
"Dan dia mengusulkan tadinya honor dari PPK dan lain-lain sekitar Rp500 ribu sekian, sekarang diupayakan untuk dinaikkan sesuai UMR dari daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kalau seandainya hanya untuk honor saja 70 persen, itu sudah lebih Rp60 triliun," ungkapnya.
Gemuknya anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan KPU, kata Guspardi, juga untuk pengadaan infrastruktur kantor. Untuk pengadaan infrastruktur kantor sekitar Rp3,2 triliun.
Namun, kata legislator PAN ini, KPU tidak harus membangun kantor baru. KPU bisa memakai gedung dan/atau gudang yang tidak dipakai pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dan provinsi.
"Dari pemerintah leading sektornya Pak Menteri Dalam Negeri, kenapa tidak kita minta Pak Menteri sebagai fasilitator untuk bisa mengomunikasikan kepada kepala daerah, agar pengadaan kantor itu bisa dipinjamkan dari kepala daerah," jelasnya.
"Lalu pengadaan mobilitas yang jumlahnya kalau tidak salah Rp287 M, ini kan jumbo tidak? Kenapa tidak dimanfaatkan cara lain atau memanfaatkan mobil yang sudah ada," dia menambahkan.
Menurut Guspardi, anggaran Pemilu 2014 sekitar Rp16 triliun. Untuk Pemilu 2019, sekitar Rp27 triliun. Sedangkan usulan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp86 triliun, disebut naik 4 kali lipat.
"Harusnya dia (KPU) dalam membuat perencanaan anggaran, harus memperhatikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Jokowi. Di mana pemerintah dalam hal ini setiap kementerian dan lembaga, itu kan dilakukan refocusing, dilakukan pengalihan anggaran yang anggaran itu difokuskan pada penanganan COVID," ucapnya.
Oleh karena itu, Guspardi mengatakan, anggaran yang diusulkan KPU akan dilakukan efisiensi. "Akan dilakukan efisiensi, itu adalah suatu keniscayaan. Itu tugas Komisi II DPR bersama pemerintah untuk pertama, harus rasionalisasi, kedua harus objektif, ketiga harus efisien dan efektif dalam pemanfaatan anggaran," ujar Guspardi.