Vaksinasi Gotong Royong Bantu Percepatan Herd Immunity

26 Feb 2021, 22:21 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk vaksinasi, Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan bantuan pihak swasta melalui program vaksinasi mandiri, bisa membantu pemerintah mencapai target kekebalan imunitas atau herd immunity dalam satu tahun.

Melalui Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Vaksinasi Gotong Royong, pemerintah memberi izin kepada perusahaan swasta untuk mengimpor vaksin melalui Bio Farma, kemudian disuntikkan kepada seluruh karyawannya secara gratis.

"Karena ingin cepat-cepat, mencapai kekebalan kelompok, seluruh vaksinasi apakah itu vaksin gotong royong atau melalui pemerintah harus kami selesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Artinya, vaksinasi ini bisa, kami selesaikan pada Desember 2021," kata Siti melalui konferensi pers daring, Jumat (26/2/2021).

Pernyataan itu mencerminkan target pemerintah tentang herd immunity, dengan menyuntikkan vaksin 70 persen dari jumlah populasi Indonesia, bisa terealisasi pada akhir tahun ini.

1. Pelaksanaannya bisa saja berbarengan

Default Image IDN

Meski beleid sudah diterbitkan sejak Rabu (24/2/2021), program vaksinasi gotong royong belum bisa diluncurkan karena sejumlah persiapan belum tuntas. Termasuk, vaksinnya belum tersedia.

Ketika semuanya sudah siap, pelaksanaannya sangat mungkin bersamaan dengan program vaksinasi yang sudah dilaksanakan pemerintah.

"Nanti ada waktu dan periode di mana vaksinasi gotong royong akan dilaksanakan secara bersamaan. Bisa berjalan kalau sudah ada vaksinnya," terang Siti.

2. Tidak akan mengganggu program vaksinasi pemerintah

ilustrasi vaksin (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Salah satu poin dalam aturan tersebut adalah perusahaan swasta dilarang memesan dan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan program vaksinasi pemerintah, antara lain Sinovac, AstraZaneca, Nonovac, dan Pfizer.

"Sehingga, kami bisa memastikan tidak akan ada kebocoran vaksin (yang dipakai dalam program pemerintah) untuk digunakan dalam vaksinasi gotong royong," jelas Siti.

Dia menambahkan, "mekanismenya tetap sama, yaitu mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau melalui penerbitan Nomor Izin Edar dari BPOM dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

3. Perusahaan swasta tidak diizinkan bikin praktik jual-beli vaksin

Bio Farma ( ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Siti menegaskan perusahaan swasta dilarang untuk terlibat dalam aktivitas jual-beli vaksin. Satu-satunya perusahaan yang mengantongi izin untuk mengimpor vaksin adalah perusahaan pelat merah, Bio Farma.

"Jadi tidak ada penjualan kepada individu. Perusahaan menyediakan secara gratis kepada seluruh karyawan dan keluarganya," tegas Siti.

Menyambung keterangan Siti, juru bicara Bio Farma untuk vaksinasi, Bambang Heryanto, mengatakan, perusahaannya saat ini sedang menjajaki pembicaraan dengan Sinopharm dan Moderna.

"Vaksin gotong royong harus berbeda dengan yang digunakan untuk program pemerintah. Saat ini Bio Farma mulai menjajaki dan melakukan pembicaraan suplai dengan Sinophram dari Tiongkok dan Moderna dari Amerika Serikat," jelas Bambang.

Vaksin Sinopharm menggunakan platform inactivated, sama seperti Sinovac, dengan tingkat efikasi 79,34 persen. Sementara vaksin Moderna menggunakan platform mRNA dengan efikasi 94,1 persen.