BNPT: Upacara Bendera dan Baca Pancasila Efektif Tangkal Radikalisme
Situasi upacara bendera HUT RI ke-75 di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan, upacara bendera serta membaca Pancasila bersama-sama merupakan cara efektif untuk menangkal radikalisme di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
“Penguatan pembinaan tradisi, misalnya upacara bendera dan pembacaan Pancasila secara konsisten dan berkelanjutan, penting agar mengingatkan bahwa ASN kita memiliki jati diri, bahwa itu (Pancasila dan Bendera Merah Putih) adalah simbol negara,” kata Boy saat mengisi webinar yang diselenggarakan oleh KemenPAN-RB, Rabu (2/9/2020).
Baca Juga: Kisah Neneng Tangani Anak-Anak Teroris Termasuk Teroris Bom Surabaya
1. Dalam upacara pemimpin organisasi bisa menyampaikan ceramah kebangsaan
Ilustrasi Melawan Radikalisme (IDN Times/Mardya Shakti)Mantan Kapolda Papua itu mengingatkan, betapa pentingnya peran pemimpin organisasi guna mencegah bawahannya terpapar ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu, upacara secara berkelanjutan dinilai efektif karena pimpinan organisasi bisa memberikan ceramah kebangsaan.
“Karena pimpinan organisasi adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap implementasi konstitusi negara, ideologi Pancasila, Undang-Undang ASN. Pada saat itulah (upacara) pimpinan organisasi berkesempatan melakukan penguatan nilai-nilai kebangsaan,” sambung dia.
2. Upacara memiliki pesan yang mendalam
Editor’s picks
Anak-anak memberi hormat kepada bendera Merah Putih saat mengikuti upacara bendera memperingati HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Pantai Lae-Lae, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (17/8/2020). ANTARA FOTO/Abriawan AbheSelama ini, kata Rafli, banyak orang yang meremahkan urgensi upacara bendera. Padahal, upacara bendera memiliki pesan yang amat mendalam.
“Keliatannya upacara rutin bendera, tapi dia punya makna mendalam. Bukan hanya rutinitas. Di situ ada wujud dalam mengajak semua mengingat kembali bahwa kita adalah anak bangsa,” paparnya.
3. ASN yang mendukung ideologi radikal mengkhianati konstitusi
Ilustrasi Stop Radikalisme (IDN Times/Mardya Shakti)Webinar yang dihadiri oleh Kepala BNPT, Menteri Agama, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertepatan dengan peluncuran aplikasi ASN No Radikal yang diinisiasi oleh KemenPAN-RB.
Rafli juga mengingatkan, pada dasarnya ASN merupakan pegawai yang telah melakukan kontrak politik dengan negara bahwa mereka akan tunduk terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Oleh sebab itu, ASN yang memiliki paham radikal merupakan ASN yang telah mengkhianati kontrak politiknya.
“ASN sudah diatur UU No 5/2014. Artinya, sudah ada kewajiban untuk setia kepada Indonesia, setia kepada konstitusi. Jadi siapapun ASN sudah melakukan kontrak politik kesetiaan kepada negara. Kalau melihat ASN terpapar, berarti yang bersangkutan tidak memahami jati diri pelayan publik,” tutup Rafli.
Baca Juga: Keren! Ini 5 Pasukan Elite Pemberantas Teroris di Indonesia
Berita Terkini Lainnya
