KPK Minta Korporasi Jadi Cepu bila Diperas Birokrat
Ilustrasi Korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, meminta perusahaan swasta untuk tidak takut melapor jika diperas oleh birokrat. Menurut dia, hal itu merupakan salah satu bentuk kerja sama lembaga antirasuah dengan dunia usaha.
“Kami mengharapkan dunia usaha yang mengalami hambatan atau kendala atau mungkin diperas oleh birokrat supaya gak segan-segan lapor ke KPK,” kata Alexander dalam diskusi virtual, Kamis (29/7/2021).
Baca Juga: Diperas Penyidik KPK, Ternyata Segini Kekayaan Wali Kota Tanjungbalai
1. Sekitar 26 persen pelaku korupsi di KPK berasal dari dunia usaha
Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti) Lebih lanjut, Alexander menyebut sekitar 26 persen pelaku korupsi yang ditangani KPK berasal dari sektor usaha.
“Tidak heran, karena di KPK itu (kasusnya) kebanyakan suap, ya itu kaitannya dengan dunia usaha. Untuk urus perizinan, untuk (ikut) proyek,” terang dia.
Alexander turut memperingatkan sejumlah sanksi yang diberikan kepada usaha yang terlibat korupsi, mulai dari nilai saham yang anjlok, dilarang ikut tender pemerintah, hingga nama baik perusahaan yang tercoreng.
2. Dunia usaha menjadi korbannya
Editor’s picks
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti) Menurut Alexander, banyak pelaku usaha yang terlibat kasus rasuah karena mereka ingin segala hal diproses dengan cepat dan efektif. Sebaliknya, banyak birokrat yang mengharapkan timbal balik supaya proses perizinan ditindaklanjuti dengan cepat.
“Diskusi kami dengan mereka (dunia usaha), mereka mengatakan sebetulnya mereka juga gak mau menyuap. Tapi dalam praktiknya kalau gak ada pelican ternyata gak gampang dapat izin. Mereka ingin cepat, tapi birokratnya kalau bisa diperlama kenapa harus dipercepat. Mereka juga korban sebetulnya,” ungkap alumni Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya itu.
3. Penindakan terhadap dunia usaha demi efek jera
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Sejak KPK berdiri, lembaga antirasuah baru menangani kurang dari 10 kasus yang menjadikan badan usaha sebagai tersangka korupsi. Hal itu terjadi karena sering kali kasus korupsi yang melibatkan badan usaha didalangi oleh tokoh yang memiliki pengaruh lebih besar lagi.
Kendati begitu, kata Alexander, tidak menutup kemungkinan ke depannya KPK akan lebih banyak menindak badan usaha.
“Kenapa KPK berkepentingan supaya korporasi jadi tersangka? Supaya jadi efek jera dan mengoptimalkan pengembalian negara,” tutup dia.
Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi RI Drop karena Banyak Kasus Politik Tak Tuntas
Berita Terkini Lainnya
