SETARA Institute: People Power Harus Kita Tolak!
(Ketua Setara Institute, Hendardi) ANTARA FOTO
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pasangan calon Jokowi “Jokowi” Widodo-Maruf Amin unggul dalam hitung cepat Pilpres 2019 yang digelar sejumlah lembaga survei. Keunggulan mereka berada pada rentang 10-11 persen.
Meski begitu Jokowi masih menunggu hasil perhitungan yang dilakukan KPU. Sementara, Prabowo mengklaim telah meraih kemenangan hingga 62 persen. Angka ini didapat kubu Prabowo melalui lembaga survei internal mereka.
1. Semua pihak harus menunggu hasil resmi KPU
ANTARA FOTO/AmpelsaKetua SETARA Institute, Hendardi, mengingatkan supaya selebrasi yang dilakukan tidak menyulut emosi pada pendukungnya.
“Untuk menghindari potensi ketegangan antarpendukung, semua pihak tidak melakukan klaim-klaim dan perayaan berlebihan. Semua pihak tetap menunggu proses penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU,” ujar Hendardi melalui keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Kamis (18/4).
Baca Juga: Klaim Raih Suara 62 Persen, Dari Mana Sumber Data Kubu Prabowo?
2. Bila ditemukan kecurangan, gugat ke MK
Antara Foto/Fanny OctavianusEditor’s picks
Hendardi khawatir klaim sepihak dengan narasi-narasi kecurangan berujung kepada pople power yang merupakan bentuk delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Karenanya, siapa pun yang merasa dirugikan nanti silakan mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi.
“Kita punya Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Maka ke sana semua komplain diajukan. Ide menggerakkan warga untuk melakukan perlawanan atas produk demokrasi harus ditolak. Apalagi gagasan people power,” ujar dia.
3. Penyelenggara pemilu sudah bekerja sesuai aturan
IDN Times/Fitang BudiSebagaimana dilihat, berkali-kali kedua pasangan calon mengajukan keluhannya ke KPU dan Bawaslu. Sejauh ini, semua laporannya diproses dan ditanggapi dengan baik.
”Publik menyimak bahwa seluruh komplain atas penyelenggaraan pemilu telah direspons dan disikapi oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Karena itu tidak ada argumen legal dan konstitusional untuk mendelegitimasi kinerja para penyelenggaran Pemilu,”.
4. Amien Rais ancam mengerahkan people power
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanSebagaimana diketahui, pentolan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, berencana mengerahkan people power apabila jagoannya kalah dalam pesta demokrasi. Sebab, dia merasa Prabowo-Sandi hanya dikalahkan apabila penguasa melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
Baca Juga: Prabowo Tak Menjamin Pilpres 2019 Bebas dari People Power
Topik:
Berita Terkini Lainnya
