Viral LPDP Dikuasai Kelompok Tarbiyah, Begini Penjelasannya
Ilustrasi wisuda (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Jagat Twitter sempat diramaikan dengan isu pengelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dikuasai kelompok Tarbiyah--gerakan dakwah dan pendidikan Islam yang berbasis di Indonesia.
Isu itu pertama kali jadi topik pembicaraan setelah Shamsi Ali, imam masjid di Islamic Center of New York, mengunggah video berdurasi 1 menit 28 detik. Melalui cuitan itu, Shamsi hendak meminta klarifikasi dari pihak LPDP terkait video yang narasinya dibuat Pergerakan Indonesia Untuk Semua.
“Ada yang bisa klarifikasi tentang LPDP ini? Setahu saya program ini terbuka tanpa ada sekat….video ini bisa misleading!” cuit Shamsi Ali.
Lantas, apa isi video tersebut, dan bagaimana tanggapan dari pihak LPDP?
Baca Juga: Kabar Gembira, Mahasiswa S1 Kini Bisa Dapat Beasiswa LPDP Juga Loh!
1. Ini isi narasi dari video yang beredar
Berikut narasi dalam video yang beredar di Twitter:
Sudah pernah dengar nama LPDP? Itu singkatan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP adalah beasiswa untuk kaum muda dan pinter. Mereka dikirim ke universitas top dunia. LPDP berada di bawah Kementerian Keuangan. Dan dananya gede banget. Dana abadinya Rp70 triliun. Per tahun negara mengeluarkan lagi Rp2-3 triliun. Masalahnya, di masa lalu pengelola LPDP dikuasai oleh kaum Tarbiyah. Itu tuh, mereka yang apa-apa agama, apa-apa agama. Jadi banyak yang dikirim bukan siswa terbaik, tapi yang dianggap soleh dan beriman. Bias agamanya kentara banget. Ya banyak yang jebloklah. Sekarang pola itu dirubah. Direktur LPDP saat ini, Dwi Larso, menyatakan penerima LPDP harus memperjuangkan toleransi beragama. Mudah-mudahan LPDP bisa melahirkan generasi muda Indonesia yang terbaik. LPDP untuk semua, bukan untuk satu golongan saja.
2. LPDP akhirnya sampaikan klarifikasi
Editor’s picks
Sehari berselang, pihak LPDP melalui akun Twitter-nya, @LPDP_RI, memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Pada cuitan pertama, LPDP menegaskan narasi dalam video di atas tidak benar.
Kemudian, LPDP menjelaskan, proses seleksi beasiswa memiliki standar yang terukur, mulai dari syarat administrasi, hingga tahapan wawancara yang melibatkan pihak ketiga dari akademisi di luar LPDP.
“Hasil penilaian seleksi senantiasa dilakukan pemantauan oleh komite reviewer yang beranggotakan tokoh-tokoh pendidikan tingkat nasional. Seluruh proses seleksi beasiswa menjadi objek yang akan diaudit oleh @ItjenKemenkeu dan @bpkri,” jelas LPDP, dalam cuitan lain.
“Perlu diketahui selama satu dekade memberi pelayanan, dari era angkatan PK-1 hingga PK-180 yang terakhir, seleksi beasiswa LPDP dilaksanakan dengan mengedepankan good governance, transparan, akuntabel, anti diskriminasi dan anti KKN, serta melibatkan pihak independen,” sambung mereka.
Baca Juga: Kemendikbud Ristek dan LPDP Luncurkan Program Riset Keilmuan Terapan
3. LPDP tegaskan tidak ada keistimewaan kepada golongan tertentu
Ilustrasi LPDP (IDN Times/Mardya Shakti)LPDP juga menegaskan tidak ada golongan tertentu yang memperoleh keistimewaan dalam proses seleksi beasiswa. Sekalipun ada keistimewaan, hak itu hanya diberikan kepada kelompok ‘khusus’.
“Soal keberpihakan kepada pihak tertentu, LPDP memang menyediakan program afirmasi namun hanya kepada kelompok yang jelas dan paling berhak mendapatkannya, yakni kelompok penyandang disabilitas, prasejahtera, dan masyarakat di daerah-daerah afirmasi,” jelas mereka.
Saat ini, hampir 30 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang telah menerima manfaat LPDP. “Bisa ditanyakan langsung testimoninya terhadap segala proses seleksi dan nilai keadilan akses bagi seluruh golongan yang selama ini kami terapkan,” sambung LPDP.
Video yang beredar juga mencatut keterangan direktur LPDP soal komitmen kebinekaan sebagai salah satu standar untuk memperoleh beasiswa. Lantas, apa tanggapan LPDP?
“Terkait adanya pernyataan Direktur Beasiswa, Bapak Dwi Larso dalam video tersebut, kami sampaikan bahwa pernyataan terkait menjunjung toleransi tersebut disampaikan di forum umum, dan bukan atas dasar kesimpulan bahwa LPDP pernah dikuasai pihak-pihak tertentu,” papar LPDP.
Berita Terkini Lainnya
