Viral Bupati Boltim Kritik Bansos, PAN: Beliau Berjuang untuk Rakyat

26 Apr 2020, 21:08 WIB

Sekjen PAN Eddy Soeparno [kanan bawah]. (Doc. PAN)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Eddy Soeparno menanggapi viral video Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Landjar, yang mengkritik lambatnya koordinasi antar kementerian hingga mengakibatkan bantuan sosial (bansos) ke daerah tersendat.

Pemerintah saat ini tengah menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak virus corona atau COVID-19. Masyarakat rentan miskin dan pengangguran meningkat, seiring munculnya pandemik virus corona di Indonesia.

1. Bupati Sehan biasa turun ke lapangan sehingga paham kondisi di masyarakat

Menteri Sosial menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Tangerang, Sabtu (25/4) (Doc. Kemensos)

Eddy mengatakan Sehan adalah kader PAN. Sejak menjabat bupati, Sehan tidak pernah berhenti turun ke masyarakat, sehingga tahu betul apa yang menjadi kebutuhan warganya.

"Pak Sehan kan berada di lapangan dan berhadapan langsung dengan warga yang membutuhkan bantuan kebutuhan pokok turun secara cepat. Beliau berjuang agar warganya tak kelaparan, karena memahami betul bahwa urusan perut tidak bisa ditawar-tawar," kata Eddy, dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4).

(IDN Times/Arief Rahmat)

2. Pemerintah perlu lebih cepat menyalurkan bantuan sosial di tengah kondisi pandemik virus corona

Mensos Temui Warga, Cek Langsung Penyaluran Bansos Sembako. Dok. Kemensos

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini memahami bahwa ada prosedur yang harus ditempuh secara administratif, agar bantuan yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Namun, kita juga tahu bahwa kondisi masyarakat tidak mampu saat ini sudah darurat sembako, sehingga proses administratif harus berpacu dengan waktu," kata dia.

3. PAN mendorong adanya dialog antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Sekjen PAN Eddy Soeparno [kanan bawah]. (Doc. PAN)

Eddy mengusulkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera dialog, guna mencari terobosan supaya pencairan dana bantuan bisa lebih cepat namun tetap akuntabel.

"Keselarasan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penting untuk memastikan penyaluran bantuan bisa terlaksana cepat dan tepat sasaran, namun dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.